POLITISI senior Usman Ermulan sebut aksi demo besar di Indonesia pada Agustus lalu telah memberikan inspirasi bagi negara Nepal.
Demonstran membakar gedung Parlemen dan rumah-rumah pejabat, termasuk kediaman pribadi Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli—pemimpin yang akhirnya mengundurkan diri.
Usman mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan bijaksana dalam mengekspresikan aspirasi. Demonstrasi merupakan hak konstitusional dan berharap aksi-aksi yang bersifat brutal dan merusak tidak terulang di tanah air.
“Kita berharap aksi-aksi yang brutal dan merusak terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu untuk tidak perlu diteruskan lagi,” ujar Usman, yang telah menjalani tiga periode sebagai anggota DPR RI dengan fokus pada komisi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional.
Selain itu, Usman pernah menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat selama dua periode, dan pernah menjadi Staf Khusus Menteri/Kepala Bapennas. Saat ini Usman sebagai Ketua IKAL-Lemhannas Jambi.
Usman memahami betul dinamika politik di Indonesia tahun 1998 karena saat itu ia menjabat anggota DPR RI. Aksi demontrasi Agustus 2025 menjadi bagian dari evaluasi dan perbaikan dalam implementasi sistem demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Sekaligus gambaran bahwa budaya demonstrasi di Indonesia masih kuat.
Usman menegaskan, demo besar Agustus tersebut akan menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Supaya tidak terulang lagi, perlunya pemerintah dan anggota DPR untuk menghadirkan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat guna meringankan beban hidup masyarakat.
“Aksi di Indonesia sebagai reformasi jilid II, bagaimanapun harapan dan permintaan para pengujuk rasa harus dipenuhi, baik yang ditujukan kepada anggota DPR RI untuk segera menyetujui UU perampasan aset para koruptor agar terus dilanjutkan pembahasannya,” ucap Usman.
Usman menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian untuk menerima usulan dan kritikan dari masyarakat.
“Tidak hanya tertuju pada tingkat kementerian saja, tapi di daerah pun harus siap untuk menghadapi kenyataan itu, karena itu memang benar-benar keluhan dan tuntutan masyarakatnya. Mungkin Nepal juga ikut bangkit masyarakatnya setelah belajar dengan rakyat Indonesia yang melaksanakan reformasi jilid II,” ungkap Usman.
Usman mendukung strategi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru dilantik, berjanji bakal memperbaiki kebijakan-kebijakan warisan Menteri Sri Mulyani.
Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, kemarin (11/9/2025). Purbaya akan menghidupkan kembali mesin fiskal dan moneter.
“Menteri Keuangan di depan Komisi XI DPR RI juga menyatakan bahwa pemerintah akan segera membelanjakan dana APBN-nya, sehingga dengan begitu gairah pasar akan meningkat kembali dengan beredarnya dana APBN tersebut. Selama ini uang APBN belum dibelanjakan selain gaji PNS,” kata Usman.
Usman berharap ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen di akhir masa kepemimpinan Presiden Prabowo.
(Deni)
