Jambi – Ekonom Usman Ermulan mendorong kepala daerah selaku pemegang saham utama Bank Jambi agar pembayaran gaji ASN dilakukan langsung melalui bendahara masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di awal April 2026 mendatang.
Usman menyatakan, kejadian serangan hacker melanda Bank Jambi pada akhir Februari 2026 seharusnya tidak terjadi jika pihak bank telah melakukan antisipasi matang. Di mana perlindungan perbankan harus dilakukan melalui pengamanan berlapis, mencakup pemantauan ketat terhadap seluruh aktivitas transaksi serta evaluasi berkala terhadap keamanan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan.
Menurut Usman, semestinya Bank Jambi mengantisipasi risiko semacam ini jauh-jauh hari. Keamanan data dan sistem adalah pondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap sebuah bank.
Usman Ermulan bilang pembayaran gaji lewat bendahara dapat mengatasi penumpukan antrean nasabah di tiap kantor Bank Jambi untuk melakukan penarikan tunai menjelang layanan ATM serta mobile banking dapat diakses. Bahkan ada sebagian nasabah rela datang dan antre sejak jam 2 pagi hanya untuk penarikan tunai.
“Seharusnya Bank Jambi juga perbanyak jumlah kasir dari 5 menjadi 10 misalnya, untuk melayani ASN yang mengambil hak mereka yang dititipkan pemerintah di Bank Jambi,” ucap Usman, Sabtu, 28 Maret 2026.
Kondisi Bank Jambi sekarang tidak hanya berdampak pada ASN, melainkan seluruh aktivitas ekonomi daerah yang bergantung pada layanan perbankan tersebut. Kata Usman, pembayaran melalui bendahara OPD sekaligus meningkatkan efisiensi waktu bagi ASN, yang tidak perlu lagi mengalokasikan sebagian waktu kerja untuk mengurus penarikan gaji di bank.
“Langkah alternatif ini untuk menjaga kelancaran aktivitas kerja ASN. Di sini perlu kebijakan kepada daerah. Saya lihat Bank Jambi ngak ada upaya, upayanya begitu-gitu aja,” ujar Usman.
Usman adalah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selama tiga periode yang pernah mengabdi di Komisi XI bidang Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan Nasional. Usman paham betul dinamika perbankan. Dalam dunia perbankan, hilangnya kepercayaan masyarakat merupakan tanda bahwa sebuah bank berada di ambang kebangkrutan.
“Katakanlah, jika setiap ASN dengan gaji Rp5 juta menarik seluruh uangnya sekaligus dan memindahkannya ke bank lain. Padahal sebelumnya, mereka hanya menarik sesuai kebutuhan harian dan bulanan. Saya pernah berkiprah di komisi perbankan, jadi saya memahami bahwa hilangnya kepercayaan berarti sebuah bank sudah berada di ambang kebangkrutan. Tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan itu,” jelas Usman.
Usman sebut Bank Jambi sebagai Bank Daerah seyogyanya menjadi tulang punggung ekonomi lokal, bukan menjadi beban bagi masyarakat dan aparatur daerah. Ia mengharapkan pemerintah daerah sebagai pemegang saham segera mengambil langkah tegas maupun mencari solusi alternatif supaya kepercayaan masyarakat dapat mulai pulih.
Pada kesempatan itu, Usman berbagi pengalaman saat menjadi Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2001- 2005. Pada tahun 2002 atau setahun Usman menjabat, gaji yang di drop dari pemerintah pusat mustinya masuk di tanggal 30, namun baru tiba tanggal 1 sore.
Tanpa ragu, demi nasib pegawainya, Usman langsung perintahkan bendahara pemkab untuk segera membayarkan gaji pegawai. Mengingat gaji adalah hak pegawai.
“Langsung saya perintahkan kepada bendahara untuk buka kantor dan bayar gaji pegawai. Sebagai kepala daerah, saya tungguin sampai semua selesai demi nasib pegawai, karena mereka mau makan, bayar sekolah anaknya, kita pimpinan harus bijaksana,” kata Usman.
Kejadian tersebut kemudian mendorong Usman untuk mengambil kebijakan revolusioner dengan menetapkan kas daerah tidak boleh pernah dalam kondisi kosong. Salah satu langkah konkret yang diambil untuk mengisi kas daerah adalah dengan menerapkan kebijakan penekanan nilai penawaran proyek pemerintah daerah.
“Misalnya, jika terdapat sebuah proyek dengan anggaran perkiraan Rp100 juta dan ada beberapa penawaran dari kontraktor, seperti Rp70 juta dan Rp80 juta, kami tidak memilih penawaran termurah atau tertinggi semata. Sebaliknya, kami mengambil penawaran yang berada di posisi tengah, dan selisih nilai antara anggaran dengan penawaran yang dipilih langsung dimasukkan ke dalam kas daerah. Hasilnya, dalam waktu 3 tahun saja, kas daerah berhasil terisi hingga mencapai angka Rp180 miliar,” jelas Usman.
(Den)
