Kualatungkal, AP – Setelah melalui pembahasan yang cukup intens dan mendalam, 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), baik yang diajukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri, pada akhirnya mempunyai status yang jelas setelah ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna V dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjabbar Faizal Riza, Kamis (15/12).
Keempat Raperda yang disahkan menjadi Perda yakni, dua Raperda Inisiatif Eksekutif yaitu Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Raperda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Selanjutnya Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan Raperda tentang Larangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila.
Penetapan raperda menjadi perda itu, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari peserta sidang, yang telah mendengar paparan dari Panitia Khusus (Pansus), yang disampaikan masing-masing ketujuh fraksi DPRD Tanjabbar melalui juru bicaranya. Ketujuh fraksi sepakat untuk ditetapkan menjadi Perda.
“Dengan ini, kami menyampaikan persetujuan penetapan 4 Raperda menjadi Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016,” kata Faizal Riza sembari mengetuk palu tanda setuju setelah mendapat persetujuan dari anggota dewan yang hadir.
Sebelum ditetapkan, Faizal Riza memaparkan bahwa naskah raperda itu dinyatakan rampung dan dibawa ke sidang paripurna DPRD setelah ditempuh upaya sistematis dan konstruktif, melalui berbagai langkah strategis, seperti melakukan kajian akademik, kajian empirik, study lapangan dan study komparatif yang diacu dengan undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan Perda.
“Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dengan berbagai saran positif dan konstruktif terhadap empat raperda ini, akhirnya kami berpendapat bahwa raperda ini dapat ditetapkan menjadi perda,” ujar Faizal Riza.
Sementara Bupati H. Safrial mengungkapkan berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Tanjabbar yang telah mengesahkan 4 Raperda dimaksud. Pihaknya akan segera mensosialisasikan penerapan tersebut melalui instansi terkait.
Dengan demikian, Pemkab Tanjabbar telah memiliki regulasi yang mengatur kawasan tanpa rokok, pelarangan prositusi yang dapat digunakan untuk mengatur dan menindak pelaku prositusi atau asusila demikian pula mengatur ruang atau kawasan merokok. Demikina pula terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa serta LAM. Her
