Kualatungkal, AP – Para Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), protes penerimaan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) untuk bulan Desember dipotong lebih dari separuh dari yang diterima sebesar Rp 700 ribu per bulan.
Pemotongan itu diketahui setelah para “umar bakri” menarik TKD di BPR Tanggo Rajo. Dari jumlah Rp 700 ribu yang seharusnya diterima, para tenaga pendidik ini malah menerima Rp 300 ribu. Dengan pengurangan itu jelas membuat para guru menggerutu karena tidak ada informasi atau pemberitahuan mengapa terjadi pemotongan.
“Kita kecewa hak kita diterima dengan penuh. Apa alasannya sehingga TKD tidak ful seperti biasa. Ini sangat merugikan karena uang itu keperluan anak sekolah,” timpal salah seorang guru kepada aksi post, Senin (15/01).
Para guru berharap agar bupati turun tangan dalam persoalan ini karena sudah melenceng dari program bupati yang katanya ingin menaikan TKD. “Tidak jelas apa masalahnya, dan tidak ada informasi yang dapat mengenai masalah pemotongan ini,” tambahnya.
Bupati Tanjabbar Dr,Ir H.Safrial MS, saat dikonfirmasi sejumlah awak media terkait pemotongan TKD nampak kaget. Orang nomor satu di Tanjabbar ini mengaku belum menerima laporan dari Dinas Pendidikan.
“Wah belum tau saya, dan belum ada laporan ke bupati. Nanti kita akan pertanyaan ke dinas pendidikan,” ujar Safrial, singkat.
Dari informasi yang dirangkum aksi post, untuk anggaran TKD mengalami kekurangan sekitar Rp 760 Juta. Sehingga ketika TKD disalurkan menjadi tidak penuh yang diterima para guru.
Bendaharawan Keuangan Dinas Pendidikan Tanjabbar, Ida terkesan menghindar dan lari dari kejaran awak media. Saat ditemui di kantornya tidak berada di tempat. Padahal sebelumnya sudah janji dengan awak media mengklarifikasi terkait pemotongan TKD.
Dari pesan singkatnya via short message service (SMS), telah mengurus permohonan kekurangan TKD para guru untuk bulan Desember di kantor Bupati. “Kekurangan itu secepatnya kita usulkan dan mudah-mudahan bisa cepat selesai,” ujarnya.
Berbeda dengan keterangan Kepala Dinas Pendidikan, Drs Wahidin, MM saat dikonfirmasi via ponselnya menyebut, pemotongan TKD guru akibat ada kekurangan anggaran. Wahidin berjanji akan mengagarkanya kembali di tahun 2017 ini. “Pemotongan itu karena kekurangan anggaraan,” jelasnya. her
