Kualatungkal, AP – Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap pekerjaan pembangunan Anjungan Marina Pengabuan Permai alias WFC pada Tahun 2015 lalu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditemukan penyimpangan mencapai Rp 5,789 Miliar dengan rincian kekurangan volume pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi untuk segmen dua sebesar Rp 2,86 M dan segmen tiga Rp 2,99 M.
Hingga batas waktu yang ditentukan pengembalian oleh BPK RI. Pihak rekanan baru mengembalikan temuan tersebut ke Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) sebesar 500 juta rupiah. Jumlah tersebut sangat jauh dari nilai temuan dari BPK Perwakilan Jambi.
Terkait hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Jhon Walingson Purba SH. MH dikonfirmasi menyebut bahwa temuan WFC tersebut harus segera di proses di ranah hukum. Mengingat tenggat waktu pengembalian sudah lewat.
“Ya kalau lewat dari tenggat waktu harus dibawa ke ranah hukum, jangan ada diskriminasi,” tegasnya.
Kejati menyebut terkait kasus ini pihak kejaksaan akan berkordinasi dengan kejari Tanjung Jabung Barat untuk mengetahui proses penanganannya saat ini.
“Kita akan kordinasikan dulu dengan kejari terkait langkah langkahnya, selain itu juga kita tanya apakah kasus ini sudah ditangani aparat penegak hukum lain yakni kepolisian” jelasnya.
Mengenai apakah kejati bisa langsung menangani kasus WFC ini, ia menyebut akan itu tergantung proses penanganan di kejari Tanjabbar.
“Yang jelas nanti kita kordinasikan lagi,saya akan minta laporan dari kejari lihat sejauh mana prosesnya,” pungkasnya.
Ia pun menegaskan akan menindaklanjuti kasus ini dan tidak akan ada pilih kasih. “Kita tindak lanjuti, tidak ada pilih kasih,” tegasnya. (her)
