Ambok Angka: “Belum Ada Pembicaraan Soal Ganti Rugi Tanaman”
Kualatungkal, AP – Komisi II Dewan Perwaklian Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) melakukan hearing dengan sejumlah perwakilan masyarakat dan kepala desa yang terkena dampak luapan banjir dari kanal PT. WKS, Senin (27/02).
Beberapa desa yang diantaranya terkena dampak banjir pada akhir tahun lalu diantaranya Desa Mandala Jaya, Desa Muntialo dan Desa Serdang. Ketiga desa ini berada di Kecamatan Betara.
Sementara perwakilan desa lainnya yang berada di Kecamatan Pengabuan diantaranya Sungai Baung dan Suak Samin, juga hadir pada hearing tadi siang.
Ketua Komisi II DPRD Tanjabbar Ambok Angka, data yang dia terima ada sekitar 229,5 hektar areal perkebunan masyarakat yang terkena banjir di Kecamatan Betara. Data ini belum termasuk luasan areal perkebunan di desa lainnya.
Sementara data dari Pemkab Tanjabbar, luas total lahan yang terkena dampak banjir sekitar 276,5 hektare.
Lahan yang terendam banjir ini terdiri dari tanaman kopi, pinang, dan komoditas lainnya. “Kita hearing dengan pihak desa dengan mengundang PT. WKS untuk mencari jalan keluarnya. Sayangnya pihak dari PT WKS tidak hadir,” kata Ambok Angka.
Pihaknya akan menjadwalkan pertemuan kembali pada 7 Maret mendatang. Tujuannya mencari solusi atas dampak banjir dari luapan kanal WKS.
Menurut Politisi Gerindra ini, banjir disebabkan luapan kanal yang cukup deras pada akhir tahun lalu. Sebab, air kanal dari Pengabuan bermuara ke Betara yang langsung bertemu dengan Sungai Betara. Pada saat pasang, air kanal melimpah ke lahan pertanian.
“Hal inilah yang akan kita komunikasikan. Sejauh ini belum ada pembicaraan soal ganti rugi tanaman. Karena pihak WKS belum hadir,” jelasnya.
Ditambahkan Ambok, jika pada 7 Maret mendatang, PT. WKS tidak hadir dalam hearing, pihaknya bersama perwakilan masyarakat akan datang ke Kantor WKS di Jambi. mg
