Kualatungkal, AP – Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial, MS menyampaikan Nota pengantar 5 rancangan peraturan daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat pada rapat paripurna pertama DPRD, Senin (27/03/17).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Mulyani Siregar, SH yang dalam panduan pimpinan DPRD menyampaikan bahwa kedudukan Perda adalah salah satu jenis perundang-undangan yang merupakan bagian dari sistem hukun nasional.
“Kehadiran Perda merupakan urat nadi penyelenggaraan pemerintah daerah. Perda menjadi dasar hukum khususnya dalam usaha meningkatkan kemampuan daerah untuk mengelola dirinya sendiri dengan sumber daya yang dimiliki,” ujarnya.
Dijelaskannya, selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat fungsi perda juga sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Bupati dalam sambutannya mengatakan, penyampaian nota 5 Ranperda Rancangan peraturan daerah tersebut diantaranya Rancangan peraturan daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan kabupaten Tanjung Jabung.
Kedua tentang rancangan peraturan daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang penyelenggaraan menara Telekomunikasi , ke tiga tentang Rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 7 thun 2011 tentang retribusi jasa umum.
Keempat tentang rancangan peraturan daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 6 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah, serta yang lima rancangan peraturan Daerah Kab. Tanjab Barat tentang pencabutan peraturan daerah nomor 10 Tahun 2006 tentang retribusi izin pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan.
Bupati berharap agar ke 5 (lima) rancangan peraturan daerah ini kiranya dapat dibahas dan dikaji bersama secara seksama dengan tetap memegang teguh asas “ sparing partner” yang dijiwai semangat kemitraan yang bersifat profesional dan demokratis dalam upaya mewujudkan asas musyawarah dan mufakat dalam pembahasan nanti.
Turut hadir pada paripurna Wakil Bupati Drs. H. Amir Sakib, Sekretaris Daerah H. Ambok Tuo, MM, Forkopimda, Anggota DPRD Tanjabbar, serta Kepala SKPD, pimpinan BUMN, dan instansi vertikal. (Rez/hms)
