Muarasabak, AP – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) tengah gencar dalam upaya meningkatkan perekonomian dan pendapat asli di desa-desa. Salah satunya ada dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bundes), dimana bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian desa tersbut dan juga meningkatkan pendapatan asli desa.
Pendirian Bumdes di desa-desa bisa di katakan masih kurang maksimal. Pasalnya dari 73 desa di Kabupaten Tanjabtim, baru masuk sekitar 35 pengajuan Bumdes yang ada, itu belum semuanya berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, Saparuddin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), pihaknya akan menekankan pembentukan Bumdes di desa-desa.
Pihaknya akan meminta Kades untuk mengalokasikan dana dari ADD untuk pembentukan Bumdes sebagai langkah awalnya,”tergantuang desa ya, modal awalnya ada di desa, nanti bagaimana caranya kita tekankan desa desa untuk membentuk itu, kita minta kades kades untuk alokasikan anggaran mereka untuk Bumdes,” ujar Saparuddin saat di sambangi di ruang kerjanya kemarin (30/03).
Yang memang menjadi kendala saat ini, memang belum cairnya dana ADD yang merupakan anggaran di desa desa tersebut. Saparuddian sendiri menargetkan dana ADD sudah bisa di salurkan pada pertengahan april nanti. Selain itu, yang juga turut menjadi kendala dalam pembentukan Bumdes adalah kurangnya SDM di desa desa tersebut.
“Untuk itu kita sudah siapkan anggaranya di tahun ini membuat pelatihan Bumdes itu, tidak sulit minimal bisa jadi pengurus Bumdes pendidikan SMA,” terang Saparuddin lagi.
Untuk pengurus Bumdes sediri di katakan Saparuddin memang tidak boleh dari Aparatur Desa, kelurahan atau kecamatan. Jenis usaha sendiri, pihaknya tidak mengharuskan dalam bidang tertentu, jenis usaha di kembalikan ke desa desa tersebut.
Dalam ketentuanya nanti, setiap Bumdes Minimal harus memiliki 3 initi 3 orang yang terdiri dari penasehat, pengurus, dan penawasanya. Untuk oprasional atau pekerja sendiri di kembalikan ke Bumdes sesuai kebutuhan.”posisi Kades sebagai komisarisnya lah, karena desa yang punya modal awalnya, tiap Bumdes minimal punya 2 usaha atau 3 lah” terang Saparuddin lagi.
Terpisah, Kades Sungai Cemara, Sawaluddin, saat di konfirmasi mengenai Bumdes dirinya mengatakan sudah membentuknya. Segala persyaratan dan kebutuhan sudah di serahkan ke DPMD. Tapi memang belum mulai berjalan karena terkendala dari dana ADD yang belum cair.
“Sudah kita sudah buat Bumdes, sarat-saratnya, pengurusnya sudah ada sudah di laporkan, memang masalahnya itu tadi ADD belum ada yang cair, jadi kita nunggu itu dulu” ujar Sawaluddin.
Dana ADD sendiri di rencanakan sudah masuk ke kas pemerintah kabuputen kota di awal bulan bulan april. Di rencanakan oleh PMDK bisa di salurkan ke desa desa pada pertengahan april mendatang. Dengan syarat, desa yang akan di cairkan dana desanya adalah desa yang telah menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD tahun 2016. fni
