BANGKO, AP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin berpeluang besar, meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam keberhasilan pengelolaan akuntansi keuangan.
Hal tersebut dikatakan Bupati Merangin H Al Haris, usai menutup acara Jambore TP PKK Merangin 2017 di pelataran Kantor BPMPD Merangin Jumat malam (31/03).
Dari hasil koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta baru-baru ini jelas bupati, Pemkab Merangin dianggap mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) dengan melakukan reformasi dibidang pengelolaan keuangan negara.
Salah satu tolak ukur bisa diraihnya penghargaan WTP itu tegas bupati, yakni keberhasilan mengimplementasikan akuntasi pemerintah berbasis akrual tahun 2016, sesuai amanat UU nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintah.
Penerapan berbasis akrual terang bupati, akan menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif, dari laporan sebelumnya yang hanya sekedar berbasis kas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Bupati bersama-sama dengan rekan-rekan birokrasi di jajaran Pemkab Merangin, kedepannya akan terus melakukan pembenahan, terutama dalam model input dan impact keuangan sehingga laporan keuangan Pemkab Merangin akan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Diakui bupati, selama ini tertundanya diraih WTP terganjal masalah asset di sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Namun persoalan asset itu, secara bertahap segera rampung penanganannya.
“Untuk kedepannya terutama SDM dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset akan kami siapkan dalam berbagai pendidikan, terutama dari pembelajaran akrual, selain itu kami juga akan melibatkan bendahara dan pengurus aset di setiap SKPD agar pengetahuan dan pemahaman mereka semakin bertambah,” jelas Bupati. ant
