Kualatungkal, AP – Keberadaan gedung Balai Adat di jalan Parit Gompong Kualatungkal mendapat kritikan. Pasalnya, gedung megah dibangun dari dana APBD miliyaran rupiah itu luput mendapat perhatian dari pemerintah setempat.
Ini dikemukakan Ketua LSM Bahari Indonesia, A Rahman S. Katanya, balai adat tidak mendapat perhatian sama sekali setelah diresmikan akhir 2015 lalu. Anehnya, kepengurusan lembaga adat Tanjabbar dibawa kepemimpinan Drs Azwar tak punya gebrakan.
“Gedung balai adat tak ada aktivitas sama sekali. Ketua adatnya melempam tak ada kontribusi. Ini harusnya menjadi perhatian pemerintahan Safrial-Amir,” ujar Rahman, Senin (10/07).
Rahaman menyebut, terbengkalainya gedung balai adat juga tidak terlepas peran dari Pemkab Tanjabbar. Balai adat sebagai gedung “sakral” kata dia, sejatinya mendapat perhatian lebih, sehingga balai adat menjadi lebih hidup dan menjadi marwah suatu daerah, khususnya bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).
“Dari pada membangun proyek mubazir lebih baik balai adat di Ibu Kota Kabupaten itu dipercantik. Manfaatnya kan jelas,” sebutnya.
Rahman menambahkan, Pemerintah saat ini justru merenovasi balai adat yang ada di Kecamatan Merlung dengan merogok kocek APBD tahun 2017 lebih dari satu miliyar rupiah.
“Apa gunanya Balai Adat dibangun di Kecamatan. Harusnya bala adat yang ada di ibu Kota Kabupaten yang lebih diperhatikan,” bebernya.
Minimnya perhatian terhadap gedung balai adat, membuat lokasi itu
sudah dua kali kejadian tindakan asusila. “Sudah dua kali masyarakat menggelar cuci kampung, ini jelas pukulan bagi pemerintah, dan saya rasa sungguh memalukan,” ujarnya. her
