Kualatungkal, AP – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditahun kedua kepemimpinan Safrial-Amir Sakib masih minim patut dipertanyakan. Hingga akhir Juni 2017, struktur APBD yang dikelola mencapai angka Rp 1,2 Triliun baru terealiasi sekitar Rp 285 Miliar atau 23 persen.
Rendahnya serapan APBD tahun 2017 ditengarai pelaksanaan alokasi belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur menyedot cukup banyak anggaran berjalan lamban, sehingga mempengaruhi serapan APBD itu sendiri.
Dari informasi yang dirangkum Aksi Post di lapangan, lambannya pelaksanaan belanja modal memang terjadi dibeberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar). Beberapa proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan belum semuanya dilaksanakan. Bahkan hingga saat ini masih berkutat dalam proses tender, sementara waktu terus berjalan.
Kabar yang tidak mengenakan lagi, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemkab Tanjabbar miliaran rupiah seperti di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Kesehatan nyaris semuanya ditarik pusat akibat lamban dilaksanakan.
“Ada sebagian anggaran DAK di DKP yang dibatalkan pusat karena lamban dilaksanakan. Sedangkan di Dinas Kesehatan diberi waktu untuk segera dilaksanakan,” ungkap sumber aksi post yang tidak mau namanya ditulis, Selasa (25/07).
Rendah serta melambatnya serapan APBD 2017, membuat Badan Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah (BPKAD) bungkam. Kabid verifikasi BPKAD justru terkesan tertutup atas persoalan ini. Dia justru menyarankan tanya langsung ke Rajiun Sihotang Kepala BPKAD.
Bak gayung bersambut, Rajiun sepertinya enggan berkomentar soal rendahnya serapan APBD. Saat ditemui waratawan dia menghindar dengan alasan sibuk.
Ketua DPRD Tanjabbar, Faiza Riza mendesak Pemkab Tanjabbar mempercepat proses percepatan pembangunan sehingga penyerapan anggaran bisa besar.
“Kita mendorong percepatan pembangunan, diseluruh OPD yang memiliki kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD, seharusnya tidak ada kendala,” tegasnya. her
