Dorong Belanjakan Sesuai Kebutuhan
Kualatungkal, AP – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), H. Safrial, MS tanggapi isu bahwa ada upaya dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk membesarkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Tindakan tersebut dikatakannya sesuatu yang tidak cerdas, bahkan konyol.
“Bodoh namanya mengharapkan Silpa. Yang namanya uang ya harus dibelanjakan sesuai yang dibutuhkan daerah,” kata Safrial, Rabu (26/07).
Safrial menegaskan Silpa tidak perlu diharapkan. Untuk itu, uang yang sudah teranggarkan bisa segera direalisasikan sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat.
“Itu uang negara untuk apa disimpan, belanjakan saja, kalau duit pribadi ya tidak apa di saving,” terangnya.
Soal serapan APBD Tanjung Jabung Barat tahun 2017 rendah, Safrial nampak kesal. Orang nomor satu di Tanjabbar ini langsung perintahkan Sekda untuk mengumpulkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi dimana letak kesalahannya.
“Akan kita kumpulkan OPD untuk mencari penyebabnya,” jelasnya. Diwartakan sebelumnya, serapan APBD hingga akhir Juni 2017, struktur APBD yang dikelola mencapai angka Rp 1,2 Triliun baru terealiasi sekitar Rp 285 Miliar atau 23 persen.
Rendahnya serapan APBD ditengarai pelaksanaan alokasi belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur menyedot cukup banyak anggaran berjalan lamban, sehingga mempengaruhi serapan APBD itu sendiri.
Dari informasi yang dirangkum Aksi Post di lapangan, lambannya pelaksanaan belanja modal memang terjadi dibeberapa SKPD di lingkungan Pemkab Tanjabbar. Beberapa proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan belum semuanya dilaksanakan. Bahkan hingga saat ini masih berkutat dalam proses tender, sementara waktu terus berjalan.
Kabar yang tidak mengenakan lagi, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemkab Tanjabbar miliyaran rupiah seperti di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Kesehatan nyaris semuanya ditarik pusat akibat lamban dilaksanakan.
“Ada sebagian anggaran DAK di DKP yang dibatalkan pusat karena lamban dilaksanakan. Sedangkan di Dinas Kesehatan diberi waktu untuk segera dilaksanakan,” ungkap sumber aksi post yang tidak mau namanya ditulis.
Rendah serta melambatnya serapan APBD 2017, membuat Badan Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah (BPKAD) bungkam. Kabid verifikasi BPKAD justru terkesan tertutup atas persoalan ini. Dia justru menyarankan tanya langsung ke Rajiun Sihotang Kepala BPKAD.
Rajiun sepertinya enggan berkomentar soal rendahnya serapan APBD. Saat ditemui waratawan dia menghindar dengan alasan sibuk. her
