Sarolangun, AP – Massa dari Aliansi Penyambung Lidah Rakyat (Pilar) (11/10), sekitar pukul 11.00 WIB menggelar aksi unjukrasa di Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun. Massa menyampaikan sejumlah poin pernytaan sikap, terkait kinerja Kantor Pertanahan atau yang sering disebut Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pantauan harian ini, dalam aksi unjukrasa tersebut, Aliansi Pilar menymapikan 5 poin pernyataan sikap, seperti Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun dinilai belum transparan dan akuntabel dalam pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan dan pengurusan administrasi sertifikat hak milik tanah. Sehingga masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja BPN selama ini.
Aliansi Pilar juga menuntut penyelesaian konflik-konflik agraria atau sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun terutama yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan.
Aliansi Pilar juga berharap, Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun harus segera melaksanakan amanat undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebab dokumen HGU adalah salah satu dokumen yang bisa diakses oleh masyarakat umum yang memerlukannya.
Pilar juga meminta kepada BPN untuk segera mengusut adanya dugaan praktek pungutan liar dan suap dalam mengurus administrasi pembuatan sertifikat tanah yang dilakukan oleh oknum pegawai/petugas Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sarolangun. Serta dimudahkan bagi seluruh organisasi kemasyarakatan dan OKP ketika berkunjung meminta audensi atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan fungsi dan tugas badan pertanahan Kabupaten Sarolangun.
Iskandar, Koordinator Umum Aksi, kepada wartawan menyampaikan, pihaknya dari Aliansi Penyambung Lidah Rakyat yang berkedudukan di Kabupaten sarolangun berharap apa yang disampaikan atau dituntuntut oleh massa bisa direalisasikan oleh BPN Sarolangun terutama masalah tapal batas dan HGU serta terkait dugaan Pungli.
Setelah massa menyampaikan aspirasinya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ssarolangun, Mubarokuzzaman, A.Ptnh, menemui langsung pengunjukrasa di halaman kantor BPN dan melakukan dialog dengan massa.
Usai mendapatkan penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan massa kemudian membubarkan diri.
Kepala Kantor Pertanahan Mubarokuzzaman, A.Ptnh, kepada sejumlah wartawan mengatakan, tidak mempermasalahkan aksi unjukrasa yang terjadi di kantornya. ‘’Saya senang dengan adanya aksi ini, unjukrasa bukanlah suatu hal yang ditakuti asal berjalan sesuai dengan aturan, dengan adanya aksi ini kita bisa menjalin komunikasi,’’ katanya.
Pihak Kantor Pertanahan menurutnya berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan.
‘’Kita juga siap menerima dari pihak manapun yang ingin melakukan komunikasi dengan kita, karena sudah ada bagian-bagian yang malayani,’’ katanya.
Soal isu Pungli katanya, di BPN Pungli merupakan yang paling ditakuti. Apalagi semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi, Pungli benar-benar disikat habis dan sudah ada Tim Saber Pungli yang menanganinya. ‘’Tidak ada ampun bagi pelaku Pungli, termasuk bagi saya,’’ tandasnya.
Untuk mencegah aksi Pungli di BPN Sarolangun kata Mubarokuzzaman, pihaknya sudah menyiapkan loket dan tidak dipungut biaya.
‘’Kita tutup semua pintu, baik samping mapun belakang, yang ada hanya dari depan yakni melalui loket. Itu salah satu upaya kita untuk mencegah terjadinya Pungli,’’ katanya.
Soal adanya tuduhan oknum pegawai yang melakukan Pungli, menurut Mubarokuzzaman, pihaknya akan melakukan klarifikasi dan membentuk tim untuk mengusutnya. Jika memang terbukti akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau ada oknum pegawai BPN yang melakukan Pungli laporkan ke saya, akan saya proses,’’ tegasnya.luk
