Muarasabak, AP – Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), H. Robby nahliyansyah membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Panwaslu bersama Stakeholder Tanjabtim. Dalam sambutannya, ia mengatakan kalau ditahun 2019 mendatang, akan ada pesta demokrasi pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
Untuk itu lah perlu adanya kerjasama agar terciptanya pemilu yang besih, jujur dan adil khususnya di bumi sepucuk nipah serumpun nibung, Rabu (13/12) kemarin.
“Untuk mengsukseskan Pemilu tersebut, perlu melakukan koordinasi yang baik antara penyelenggara pemilu dengan Stakeholder. Dengan adanya koordinasi yang baik, dapat menguragi resiko pelanggaran diajang Pemilu ditahun 2019 mendatang,” kata Wabup.
Ia memaparkan, kalau Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dibagi 11 Kecamatan dengan geografis yang berbeda yang dimulai dari segi penduduk maupun wilayah yang mempunyai titik rawan dan konflik.”Saya harap di Tanjab Timur, insya Allah Pemilu 2019 aman, terkendali dan bisa berjalan dengan sesuai yang diharapakan,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Wabup menyampaikan pesan dan keinginan Bupati dalam Pemilu mendatang bisa membuat masyarakat tentram dan tidak ada gejolak yang mendasar. ”Kalaupun ada gejolak yang mendasar, kami berharap kerjasama kawan kawan dari Panwaslu yang ada di Kecamatan, Desa dan TPS. Karena ini bisa mendeteksi untuk cara dini,” ucapnya.
Ia menegaskan, kalau rawan konflik diajang Pemilu itu tetap ada, dan untuk mendeteksi pencegahannya harus secara dini. ”Dudukkan sama sama, kita ambil langkah yang betul betul pencegahan, jangan sudah terjadi baru kita sibuk, itu harus dikonfirmasi,” tegasnya.
Untuk mengawali proses Pemilu 2019 mendatang, lanjutnya, Panwaslu tidak mungkin melakukan pengawasan sendirian. Yang dibutuhkan kerjasama, partisipasi, kordinasi dan senergisitas antara Stakeholder.
“Artinya, partisipasi masyarakat sangat penting untuk aspek pengawasan, semakin tinggi masyarakat ikut teribat dalam pemilihan umum, maka semakin baik kwalitas demokrasi kita, kedepannya partisipasi Pemilu harus lebih baik dari tahun sebelumnya. karena keinginan masyarakat kita untuk datang ke TPS itu menjadi tanggungjawab kita semua, itu yang paling penting,” lanjutnya.
Lebih jauh Wabup mengatakan, bahwa saat ini masyarakat Tanjab Timur sangat peduli pada proses politik yang akan menguntungkan nasib mereka. Untuk itu lah kwalitas penyelenggara Pemilu yang bermutu harus memiliki dedikasi, integritas, tidak cacat dan tercela.
“Besar harapan saya, semoga rapat koordinasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan kerjasama antar Panwaslu, KPU dan Stakeholder lainnya. sekali lagi saya hanya mengingatkan agar integritas Bawaslu, KPU dan Pengawas lainnya terus terjaga. Hadirkan manajemen yang bermutu sehingga penyelenggara Pemilu akan mampu menghasil pemimpin yang bermutu,” ungkapnya.
Kemudian Wabup menyarankan agar Koordinasi ini tidak hanya di forum resmi, koordinasi yang begini bisa dilanjut sampai kelapangan. “Tujuannya bukan untuk yang lain lain, yaitu kita mendeteksi secara dini pada posisi mana tingkat kerawanan pada saat Pemilu. selanjutnya, perlu kita ingat sama sama bahwa Pemilu 2019 nanti langkah baru yang diambil oleh Pemerintah karena didalamnya ada juga perubahan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, KPUD beserta jajaranya, kesabangpol beserta jajarannya harus mampu mensosilalisasikan bahwa sahnya kita tidak hanya memilih anggota Legislatif, baik itu DPRD, DPR, DPD tapi kita juga memilih Presiden dan Wakil Presiden dijam yang sama, dihari yang sama,” pungkasnya. fni
