Sarolangun, AP – Kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mewarnai pendidikan di Kabupaten Sarolangun. Hal ini dipicu tingginya angka pensiun guru, misalkan saja dalam tahun 2017, tercatat sekitar 200 orang guru PNS yang pensiun.
Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sarolangun, H Lukman MPd. Menurutnya, kekurangan guru PNS didominasi di jenjang Sekolah Dasar (SD) yang berada di desa-desa yang tersebar dalam 10 Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun.
“Tahun 200 orang yang pensiun, kalau tahun 2018 diperkirakan sekitar 500 orang guru yang pensiun. Tahuhn 2020 merupakan puncak dari pension guru PNS terutama guru SD, karena guru SD mayoritas sudah berumur diatas 50 tahun,”jelasnya.
Dari pemetaan yang dilakukan Disdik, kata Lukman Disdikbud membutuhkan sekitar 1.500 orang guru PNS.
“Maksimalnya ada penambahan 1.500 orang guru PNS, maka kekurangan guru akan bisa tertutupi di Kabupaten Sarolangun,”sebutnya.
Langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan guru PNS, Lukman menambahkan dengan menyebarkan tenaga honorer di sekolah yang mengalami kekurangan guru PNS. Guru honorer tersebut ada yang dibiaya oleh daerah dan ada dibiayai oleh sekolah itu sendiri melalui dana komite.
“Memang pengangkatan guru PNS tidak seimbang dengan jumlah guru yang pensiun, itulah yang membuat terjadinya kekurangan guru PNS,”cetusnya.
Dipaparkan Lukman, solusi yang sudah dilakukan dalam mengahdapi persoalan guru PNS, pihaknya sudah melaporkan ke Disidikbud dan ke Kementerian pendidikan RI.
“Persoalan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Sarolangun, tapi juga terjadi secara nasional,” tambahnya.
Dipaparkan Kadisdikbud, beberapa waktu yang lalu, asosiasi guru honorer Indonesia sudah mengusulkan ke Kementerian Pendidikan, agar dilakukan pengangkatan PNS untuk guru honorer yang terbilang sudah lama mengabdi.
“Pastinya, Disdikbud Sarolangun masih menunggu petunjuk pusat, sebab soal pengangkatan guru PNS merupakan kewenangan dari pusat,” tandasnya. luk
