Kualatungkal, AP – Pergantian tiang dan lampu jalan hampir diseluruh jalan utama di dalam kota Kualatungkal dengan yang baru mulai menuai kritikan. Bahkan kebijakan yang dibuat Kepala dinas Kimrum juga dinilai pemborosan.
Penggantian tiang dan lampu jalan di jalur Dua Parit Gompong dan beberapa tiang dan lampu jalan di jalan utama dalam kota kualatungkal dikatagorikan masih sangat layak, juga terkesan mubazir.
Pasalnya, di Tanjung jabung barat hususnya Kota kualatungkal masih banyak ditemukan jalan pemukiman yang tidak layak dan harus mendapat perbaikan dan penerangan yang layak. Kondisi ini terkesan luput dari pantauan Dinas Kimrum Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).
Rudi salah satu pemuda Tanjabbar bangga dan senang dengan pergantian tiang lampu dan di beberapa jalan utama dalam kota Kualatungkal. Selain membuat masyarakat pengguna jalan nyaman, kota Kualatungkal juga terlihat indah.
Namun pergantian ini juga dinilai pemborosan. Sebab selain masih layak digunakan, di tempat lain masih banyak jalan butuh penerangan.
“Kita senang kalau kota indah, tapi Pemkab harusnya mengkaji ulang kebijakan itu, karna masih banyak jalan-jalan yang harus diperbaiki, masih banyak jalan-jalan yang memerlukan penerangan. Selain pemborosan, pergantian ini hanya menghabiskan anggaran miliaran rupiah dari APBD perubahan,” tuturnya.
”Tiang dan lampu yang lama kan masih banyak yang bagus dan layak, hanya perlu perbaikan saja,” jelasnya.
Sementara itu Ketua LSM Bahari Indonesia Rahman mempertanyakan anggaran pergantian tiang dan lampu jalan. “Kita hanya mempertanyakan harga satuan tiang dan Lampu hinga pemasangan, dinas terkait harus transparan, sebab disini rawan mark-up jika dinas terkait tidak jeli,” tegasnya.
Dikatakannya, pergantian yang dilakukan jelas ada perubahan, hal ini menjadi tugas dinas terkait untuk mematangkan perencanaan. Bahkan pihaknya juga mempertanyakan keselamatan tiang dan pengamanan tiang.
“Apakah pemasangan tiang itu terjamin, sebab pengaman tiang tidak ada. Apalagi pembatas jalur juga sangat rendah, lihat Muaro Jambi, pembatasya tinggi, seharusnya itu menjadi contoh. Dan ini tugas perencaan yang harus jeli dan pemerintah daerah harus tanggap,” jelasnya.
Sayangnya, Kadis Pemukiman Dan Perumahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum bisa dimintai tangapan soal ini. (her)
