Sarolangun, AP – Pengusulan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur mendominasi usulan 14 desa pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pelawan, Selasa (6/2), kemarin dimulai sejak pukul 10.00 WIB di ruang kantor Camat Pelawan. Usulan rencana pembangunan infrastruktur untuk 2019 tersebut, meliputi peningkatan jalan, jembatan, rehab gedung sekolah dan madrasah serta lainnya.
Bupati Sarolangun, H Cek Endra saat dikonfirmasi sejumlah wartawan seusai membuka acara Musrenbang mengatakan, salah satu momen Musrenbang ini merupakan pembahasan tentang kepentingan dan kebutuhan pembangunan yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti peningkatan masalah pertumbuhan ekonomi masyarakat, infrastruktur, pendidikan dan keagamaan. Ini disinkronisasikan dengan visi dan misi Pemkab Sarolangun 2017-2022.
“Hari ini (Kemarin red) Pemkab Sarolangun menyerapkan ide dan aspirasi masyarakat untuk rencana pembangunan 2019, justru itu Kades harus memahami kebutuhan prioritas di desa. Sebaliknya, dengan banyaknya suntikan dana yang masuk ke desa, maka diingatkan pada Kades dalam mengusulkan pembangunan desa pada Musrenbang ini, hendaknya bagian dari kegiatan yang tidak tercover oleh dana desa, P2DK, ADD dan dana bantuan Pemprov Jambi,”jelasnya.
Diakui H Cek Endra, jika mengacu pada usulan desa pada Musrenbang , sepertinya peningkatan sarana dan sarana infrastruktur masih mendominasi. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk realisasi peningkatan Infrastruktur dinilai cukup besar, namun vorsi APBD Sarolangun bukan hanya untuk realisasi infrastruktur saja, tapi termasuk untuk kebutuhan kegaiatan pada 38 SKPD yang ada dijajaran pemkab Sarolangun.
“Kalau bisa vorsi APBD diarahkan untuk infrastruktur yang bersakala besar, seperti peningkatan jalan yang berstatus jalan kecamatan,”tambahnya.
Dipaparkan H Cek Endra, seluruh desa yang ada di kabupaten Sarolangun membutuhkan peningkatan infrastruktur, tapi belanja untuk infrastruktur hanya senilai Rp 200 milyar dalam satu tahun. Hal ini menjadi kendala bagi realisasi kegiatan pembangunan infrastruktur, jadi salah motivasi dan inovasi yang harus dilakukan kedepan, yakni berupaya meningkatkan nilai APBD kabupaten Sarolangun.
“Kalau untk menuntaskan infrastruktur, itu membutuhkan realiasi APBD untuk belanja infrastruktur Rp 1 Triliun dalam satu tahun,”sebutnya.
Terpisah, ketua DPRD Sarolangun, H Muhammad Syaihu mengatakan, peningkatan pembangunan desa, semestinya tidak terlalu ketergantungan penuh dengan APBD, karena ia menilai peredaran dana untuk pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa pada saat ini, lumayan besar nilainya. Misalkan, bantuan dana desa dari APBN nilainya ratusan milyar per desa, P2DK senilai Rp 200 juta perdesa dari APBD Sarolangun ditambahkan lagi ADD dari APBD Sarolangun dan bantuan dana Pemprov Jambi nilainya puluhan juta untuk per desa .
“Diminta Kades untuk optimal dalam menggunakan dana desa yang mengacu pada aturan,”tandasnya. luk
