Kualatungkal, AP – Musibah kebakaran masih kerap terjadi dan menghantui masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) khususnya bagi yang tinggal di permukiman padat penduduk.
Berdasarkan data Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (DKP) Kabupaten Tanjabbar, sepanjang tahun 2017 terjadi 25 kasus kebakaran. Januari hingga Maret 2018 terjadi 8 kali kebakaran rata-rata kebakaran terjadi di pedesaan.
Kepala DKP Tanjabbar, Iswardi, SE mengatakan sebanyak kasus kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa meninggal. Jumlah kebakaran sendiri setiap tahunnya mengalami fluktuasi naik turun.
“Penyebab kebakaran didominasi arus pendek listrik, kompor, gas dan lainnya,”ujarnya.
Sementara trend tahun 2018 ini kebakaran justru meningkat di daerah pelosok pedesaan dengan bangunan semi permanen. Kondisi ini tentu jauh dan sulit dari jangkauan petugas dan armada damkar. Sehingga pemaaman dilakukan oleh masyarakat dan aparat setempat.
“Trend awal 2018 kebakaran justru banyak di desa yang jauh dari janngkauan petugas dan armada pemadam,” jelas Iswardi.
“Peran penting damkar adalah melakukan pencegahan, pengendalian, penyelamatan dan penanganan dari berbagai bahaya kebakaran yang terjadi serta pemberdayaan masyarakat,”sambungnya.
Menurut Iswardi, salah satu upaya mencegah kasus kebakaran agar tidak mengalami peningkatan dengan melakukan sosialisasi, pengecekan hydran, patroli dan siaga personil damkar. Peningkatan kemampuan personil juga terus dilakuka secara periodik.
“Dengan patroli aktif petugas Damkar ini sedikitnya selama tahun 2017 ada sekitar 10 rumah dapat diselamatkan dari cengkraman kebakaran saat itu, artinya kebakaran dapat dipadamkan,” tegasnya.
Iswardi berharap, dengan bertambahnya usia ini, damkar bisa lebih mengoptimalkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat. Sebab, lanjutnya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tak hanya dilakukan dalam bentuk perlindungan dan penyelamatan, tapi juga memberikan edukasi pemahaman tentang bahaya kebakaran maupun kebencanaan lainnya.
“Kami harus siap setiap saat masyarakat membutuhkan, karena kami adalah pelayan masyarakat, bukan dilayani masyarakat,” pungkasnya. (jt)
