Kualatungkal, AP – Kegiatan peresmian Kampung Pancasila di Tanjung Jabung Barat berbuntut panjang. Pasalnya, kesbapolengaku sama sekali tak miliki dana kegiatan tersebut.
Padahal, dari kegiatan yang berskala nasional yang digelar di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Rabu (21/03), dimana turut hadir pihak Kementerian Dalam Negeri Sekretaris Dirjen Polpum Kemendagri RI Didi Sudiana, dan Gubernur Jambi Zumi Zola.
Dimintai tanggapan terkait hal ini, Sekda Tanjabbar H Ambo Tuo mengaku akan segera melakukan pengecekan Surat Pertanggungjawaban (SPj) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah pejabat Kesbangpol Tanjab Barat.
“Kita cek SPJ kesbangpol itu. Benar tidak apa yang dikatakan pejabat Kesbangpol itu kegiatan tadi itu tidak ada dananya. Kita tunggu saja SPJ dan SPPD yang disampaikan mereka,” tegas Sekda, Kamis (22/03).
Sekda menyayangkan jika memang terjadi dugaan penyimpangan uang APBD di saat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat ketat.
“Saya ucapkan terima kasih atas infomasi ini. Artinya infomasi ini menjadi catatan dan masukan saya untuk menulusuri kebenaran infomasi ini. Jadi tunggu saja hasilnya nanti,” tegasnya.
Jika memang ada disinyalir kejanggalan dalam SPJ yang disampaikan Kesbangpol nantinya terkait pelaksanaan kegiatan pencanangan Kampung Pancasila, lanjut Sekda, maka akan ada tindakan tegas.
“Baik itu SPJ kegiatan maupun anggaran SPPD nya,” pungkasnya.
Sementara itu, dikonfirmasi awak media, Kabid FKUB Kesbangpol, Ismail menegaskan Kesbangpol tidak punya dana pada pelaksanaan peresmian Kampung Pancasila.
“Semua dari perusahaan LPPPI di Kesbangpol tidak ada anggaran sama-sekali, Ya, Kesbangpol hanya bantu umbul umbul saja untuk kegiatan itu,” tukasnya. (Her)
