Kualatungkal,AP – Sejumlah dewan mendesak operasional PT. TJP di lokasi yang baru bisa segera dilakukan. Hal ini mengingat kebutuhan listrik di Tanjabbar cukup mendesak, bahkan jauh dari harapan masyarakat.
Namun semua pihak yang terikat kerja sama dengan PT. TJP, belum bisa menjalankan operasional, lantaran PT GJE selaku mitra PT. TJP dan Petro China belum mendapat jaminan dana.
“Saya runut dari awal, sepertinya permasalahan ada di PT TJP. Ini sebenarnya sudah final dan sedikit lagi. Jika memang tidak memungkinkan, bisa dialihkan ke investor yang mampu, ” kata Asek, anggota dewan dalam hearing yang digelar Selasa (15/05).
Alamsyah, anggota dewan lainnya, mengatakan, rapat soal krisis listrik jangan sebagai ajang curhat. Dia berharap, ada solusi dan bagaimana listrik bisa normal.
“Kita minta janji dari pihak-pihak yang hadir ini bisa terealisasi, ada solusi, jangan sebagai ajang curhat,” kata Alamsyah.
Kepala PLN Area Jambi Arlin JS, mengatakan PLN sudah bekerja secara maraton mulai dari peningkatan jaringan ekspres hingga ke dalam kota.
Diakui dia, sementara ini, pasokan listrik di Tanjabbar masih ditopang beberapa sumber, diantaranya GI Sabak, PT LPPPI dan PT DAS.
Kedepannya, pihaknya meyakini, listrik di Tanjabbar akan aman jika telah berdiri transmisi Gardu Induk, satu titik di Tungkal dan titik lainnya di Tungkal Ulu.
Menurut Arlin, pembangunan jaringan GI adalah solusi yang tepat dalam mengatasi listrik dalam jangka panjang.
“Jaringan transmisi GI di Jambi, kita ada pasokan surplus sekitar 200 MW. Jika ada GI di Tungkal, bisa interkoneksi ke jaringan se sumatera. Hanya saja, pembangunan GI perlu dukungan semua pihak, mulai pembebasan lahan dan sebagainya,” kata Arlin.
Soal kontrak kerja sama dengan PT. TJP, Arlin mengatakan kewenangan ada di PLN Wilayah Palembang. “Yang pasti ada denda dan sanksi dari wilayah, terkait pemutusan kontrak dari PT TJP,” jelasnya.
Hearing DPRD Kabupaten Tanjabbar dengan PLN, PetroChina, PT. TJP, PT GJE dan perwakilan masyarakat membahas krisis listrik belum menghasilkan keputusan yang memuaskan.
Pasalnya, administrasi dan perizinan terkait suplai gas dan listrik yang akan disalurkan PT TJP ke PLN belum rampung.
Pihak Petro China sendiri menyanggupi untuk menyuplai gas ke PT GJE untuk digunakan PT TJP. Sedang PT TJP mangakui belum memiliki jaminan kepada PT GJE. Padahal mesin yang akan dioperasionalkan telah disiapkan.
Sedangkan PT GJE masih menunggu jaminan dari PT TJP untuk memuluskan kerja sama dengan Petro China.
Asisten Pemerintahan Hidayat, menegaskan, dalam konteks ini yang bertanggungjawab adalah PLN. Pasalnya, mitra kerja PLN adalah PT TJP.
Jika PT TJP tidak mampu, lanjut Hidayat, PLN harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis listrik. Pembahasan operasional PT TJP sudah dilakukan lebih dari tahun lalu.
Rapat terakhir, PT TJP menyanggupi untuk menyalurkan listrik selambat-lambatnya pada 30 April 2018. Jika tidak terealisasi, dewan akan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkab Tanjabbar untuk mengevaluasi izin PT TJP.
Ketua DPRD Tanjabbar Faisal Riza berjanji akan mengambil langkah-langkah dan membuat rekomendasi ke Pemerintah Kabupaten Tanjabbar. Dewan akan melakukan rapat internal, mengambil keputusan atas rekomendasi yang diberikan kepada Pemkab terkait hasil hearing soal listrik. it/mg
