Muarasabak, AP – Karena tidak ada gebrakan atau dikatakan mati suri, keberadaan Badan usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepala daerah untuk segera mengevaluasi direktur BUMD. Tetapi sejauh ini belum ada tanda-tanda evaluasi tersebut akan dilakukan.
Wakil Ketua II DPRD Abdul Gafur ketika dikonfirmasi mengatakan, jika tidak segera di evaluasi direktur BUMD tidak akan ada gebarakan yang dilakukan. Contoh nya saja sejak 5 tahun berdirinya BUMD sampai hari ini tidak ada yang di hasilkan. Padahal jelas tujuan pendirian BUMD sebelumnya.
“Dari farkasi Hanura, KDN dan Fraksi lainnya sudah sering menyampaikan saat kata akhir fraksi evaluasi – evaluasi karena tidak ada gebrakan sama sekali,”kata Gafur yang diamini oleh Yudi Hariyanto.
Padahal, saat hearing bersama Tim TAPD dan Direktur BUMD, pihak BUMD cukup meyakinkan akan berjalan nya BUMD. Seperti yang di contohkannya terkait pengelolaan Gas dan Pertanian. Di bidang pertanian itulah pihak dewan cukup mensupport dengan menyetujui anggaran. “Tetapi ketika anggaran ada itulah yang terjadi Nihil hasilnya,” ujarnya.
Ditambahkannya, BUMD berdiri jelas jelas banyak yang diharapkan, tidak hanya sebatas pendirian saja, tetapi ketika anggaran diberikan maka harus ada timbal balik yang diberikan oleh BUMD. “Kenyataannya yang ada malah habis yang dihasilkan tidak ada. Jadi kalau di bilang anggaran minim itu bohong,” tegasnya. (fni)
