Kualatungkal, AP – Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Yon Heri, sempat sesumbar akan menggenjot pendapatan pajak retribusi daerah dari sejumlah usaha mikro dan rumah makan di Tanjabbar tanpa pandang bulu.
Upaya meraup keuntungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pungutan pajak dan retribusi pedagang dan rumah makan dikenakan kewajiban setor pajak sebesar 10 persen dari harga jual.
Yon Heri menyebutkan, total keseluruhan rumah makan yang ada di Kabupaten Tanjab Barat sekita 80 unit. Jika termasuk kantin, gerobak seperti bakso, nasi uduk dan lainnya sebanyak 289 usaha.
“Untuk memudahkan, kita akan beri mesin cetak bon belanjaan di setiap rumah makan, nanti pada bill nya itu bisa kita lihat pendapatan wajip pajak,” paparnya.
Untuk menjaga keakuratan penghitungan pajak, dilakukan uji petik di restoran agar sesuai pajak pendapatan dengan pendapatan restoran tersebut.
“Ini sesuai UU no 28 dan Perda Kabupaten Tanjabbar, bahwa jika melaporkan data yang salah atau tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan dapat dikenakan sanksi pidana,” katanya.
Sementara itu dari pengakuan Bupati Tanjab Barat, H Safrial menyampaikan jika ternyata tidak gampang, penyebabnya masih banyak sejumlah usaha mikro yang baru merangkak merasa berat harus dibebani pajak retribusi.
“Kita secara terus menerus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PAD, baik itu berupa pajak dan retribusi daerah, pengelolaan badan usaha daerah, maupun pendapatan yang sah lainnya,” kata Bupati Tanjabbar, H. Safrial, Rabu (17/10).
Kendati demikian, Safrial mengakui dia tidak ingin upaya peningkatan PAD tersebut justru memberatkan dan mengakibatkan penurunan aktifitas usaha di tengah masyarakat, terutama usaha kecil mikro yang baru tumbuh.
Bupati berharap dalam pengelolaan PAD lebih ditujukan mengutamakan peningkatan pelayanan. (her)
