Kualatungkal, AP – Mendapat Honor dan tunjangan kerja yang tinggi hingga ke istimewaan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dengan tujuan mampu bekerja maksimal, Tahun ini, Kepala BPKAD Setda Tanjab Barat, Rojiun Sitohang ternyata, Kabupaten Tanjab Barat hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017.
Upaya Pemkab Tanjabbar untuk meraih opini Wajah Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI seperti belum, harus gigit jari.
Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 11 Pemda Kabupaten dan Kota.
Rajiun Sitohang kepala BPKAD Tanjabbar, membenarkan jika Tanjabbar hanya meraih opini WDP dari BPK.
” Iya kita hanya meraih WDP, dari 11 Kabupaten kota Tanjabbar bersama Kabupaten Bungo.” Ujar Rajiun.
Opini Wajar Dengan Pengecualian yang didapat Tanjabbar dari BPK ini kata rajiun, tidak lah terlalu buruk seperti yang pernah meraih opini Disclaimer pada tahun sebelumnya.
” Iya kita hanya meraih WDP, dari 11 Kabupaten kota Tanjabbar bersama Kabupaten Bungo yang mendapatkan WDP,” Ujar Rajiun.
Opini Wajar Dengan Pengecualian yang didapat Tanjabbar dari BPK ini kata rajiun, tidak lah terlalu buruk seperti pada tahun sebelum nya yang pernah meraih Disclaimer.
” Raihan ini boleh dikatakan malu, akan tetapi tidak terlalu memalukan. Pencapaian ini bukan kita tidak berkerja dengan maksimal, kita telah berkerja maksimal,” Ungkap Rajiun.
Rajiun mengakui, belum tercapainya Tanjabbar dalam meraih WTP. Masih terkait permasalah an aset yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Kata dia, aset Pemkab Tanjabbar yang sampai saat ini masih ditelusuri dan belum ditemui sekitar 13 milyar dari total 59 Milyar. Dan lebih besar ada di bagian sekda sekitar 10 milyar.
“Bukan tidak berusaha untuk mendapatkan WTP, namun penilaian ada di BPK RI Untuk memberikan opini, kita hanya berusaha Bekerja dengan maksimal,” Tutupnya. (Her)
