Sarolangun, AP -Puluhan Mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sarolangun Bersatu berunjuk rasa gedung DPRD Kabupaten Sarolangun. Mereka mempertanyakan terkait tidak disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 Kepada Dewan.
Tidak lama berorasi, Puluhan mahasiswa di perkenankan masuk untuk berdialog dengan Ketua DPRD Sarolangun HM Saihu, serta anggota dewan lainnya.
Dalam dialog antara mahasiswa dengan sempat terjadi keributan. Pasalanya mahasiswa merasa tidak puas dengan jawaban Ketua DPRD Sarolangun tersebut yang dianggap marah dengan aksi unjuk rasa yang mereka lakukan.
Sebelumnya, semenjak dialog yang dilakukan, Saihu memang terlihat meradang terhadap aksi mahasiswa, karena DPRD selalu dianggap salah sebab tidak mengesahkan APBD-P 2018.
“Pengesahan APBD-P tidaklah wajib, apalagi kesalahan tidak disahkannya karena pihak eksekutif yang lambat menyerahkan laporan keuangan,” kata Saihu di hadapan mahasiswa.
Selain itu, pertemuan juga sempat memanas ketika mahasiswa menuding dewan hanya bisa saling menyalahkan, dan yang menjadi korban akibat tidak disahkannya APBD-P adalah rakyat. Untuk itu, mahasiswa minta dewan dan eksekutif agar bisa bersinergi dan sejalan seiring.
“Kami minta dewan mementingkan kepentingan rakyat, bukannya di saat duduk menjadi dewan disibukkan dengan paket proyek APBD, sehingga lalai dengan kepentingan rakyat,” kata Ilham, Ketua HMI Sarolangun.
Dalam pertemuan dengan mahasiswa ini, dewan tetap bersikukuh tak mau disalahkan atas tak disahkannya APBD-P 2018.
Saihu mengatakan akan mendudukkan eksekutif dan legislatif beserta seluruh Ormas, OKP dan mahasiswa untuk menjelaskan bahwa dewan tidak bersalah dengan tidak disahkannya APBD-P Kabupaten Sarolangun. Luk
