Sarolangun, AP.- Penjabat Bupati Sarolangun, Arif Munandar meminta PNS maupun pegawai honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun tidak terlibat dalam politik Pilkada.
“Saya minta pegawai bersikap netral dan saya sudah buat edaran, isinya meminta PNS maupun pegawai non PNS tidak terlibat politik,” kata Arif Munandar, baru- baru ini.
Ditegaskannya, PNS tidak boleh ikut mengaampanyekan calon termasuk mempromosikannya dimedia sosial. “Nanti saya akan bentuk tim, BKP2D dan Kesbangbol akan saya panggil. Kita pantau Medsos,” ujar Arif.
Bagi PNS maupun pegawai honorer yang nantinya terbukti ikut berpolitik, Arief menegaskan akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kita sudah memiliki aturan tersendiri bahwa PNS tidak boleh berpolitik praktis, dan sanksinya sangat tegas siapapun yang terlibat dalam praktek itu kita tindak tegas,” tambahnya.
Bahkan pemkab akan membentuk tim pengawasan, terkait kenetralan PNS agar tidak memberikan citra negatif ditengah masyarakat. “Kita akan kaji bersama dengan BKP2D aturan mana yang dilanggar, dan jika ada kita akan buka kotak pengaduan agar masyarakat bisa menyampaikan kepada kami dan kami bisa bertindak,” ujarnya.
Namun pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada Panwaslu, agar memang dalam kampanye ditemukan ada PNS yang terlibat, harus diberi sanksi sesuai dengan aturan yang ada. “Saya kira Panwaslu yang berhak mengawasi, namun dari sisi pemerintahan kita juga akan turun secara aktif, jangan sampai pilkada Sarolangun menciderai kenetralan PNS, siapapun PNS punya hak pilih tapi tidak perlu diumbar,” tandasnya.
Sementara terkait dengan kampanye dimedia sosial, menurut Pj Bupati Sarolangun merupakan teknologi, namun tidak bisa dibiarkan sebab akan memilki dampak kepada yang baca.
“Kampanye dimedsos ini juga bisa berpengaruh kepada yang baca, apalagi mereka tau bahwa yang posting PNS ini juga jadi hal kurang baik. Menurut saya, mari kita sukseskan pilkada tanpa merugikan orang lain, dan situasinya tetap kondusif,” pungkasnya.luk.
