Kualatungkal, AP—DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Kemerdekaan RI Ke 74 Tahun 2019 melalui sambungan siaran televisi Nasional, Jumat (16/08/19).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjab Barat Faizal Riza, ST, MM didampingi Wakil Ketua Mulyani Siregar, SH dan Ahmad Jahfar, SH.
Hadir pada rapat paripurna ini Bupati DR. Ir. H. Safrial, MS, Wabup Drs. H. Amir Sakib, Kapolres AKBP. ADG Sinaga, S.IK, Ketua PN, Wakil Ketua PA Zakaria Ansory, MH, Pj. Sekda Yon Heri, ME, anggota DPRD, pejabat eseleon II, III dan IV lingkup Pemkab Tanjabbar. Pimpinan instansi pertikal dan undangan lainnya.
Pidato Presiden dibagi dalam beberapa sesi. Pada sesi perdana, Pidato Presiden Joko Widodo mengenai kinerja lembaga negara. Selanjutnya, pada sesi kedua Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia. Segmen terakhir merupakan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pada pukul 13.45 WIB.
Ketua DPRD Tanjabbar Faizal Riza, ST, MM saat membuka rapat menyampaikan, bahwa rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus setiap tahunnya guna mengetahui program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dikerjakan oleh Pemerintah untuk dapat dijadikan pengetahuan dan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian dan pembangunan di daerah.
Dalam penyampaiannya, pidato kenegaraan presiden republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke 74 kemerdekaan republik Indonesia tahun 2019, pada sidang bersama dewan perwakilan rakyat republik Indonesia dan dewan perwakilan daerah republik Indonesia, nerupakan acara tahunan dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus.
“Sehingga sangat penting kita ikuti bersama untuk mendengarkan berbagai informasi aktual,serta langkah dan kebijakan yang sudah, yang sedang dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Selain itu tambahnya, dijadikan pedoman oleh semua pihak terutama dalam upaya mensukseskan kebijakan ekonomi daerah, Keuangan daerah Proritas dan Sasaran pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah lain. (Hmd)
