• REDAKSI
  • Pedoman Media Siber
Senin, Januari 26, 2026
Aksipost.com
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • DEMOKRASI
  • EKONOMI
  • MILENIAL
  • PENDIDIKAN
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • DEMOKRASI
  • EKONOMI
  • MILENIAL
  • PENDIDIKAN
No Result
View All Result
Aksipost.com
No Result
View All Result
Dinilai Tumpang Tindih, Bansos Jokowi di Benahi

Joko Widodo/Net

Masyarakat Bingung Soal Mudik

7 Mei 2020
in HEADLINE

Jakarta, AP – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Syahrul Aidi Maazad meminta pemerintah agar tidak membuat masyarakat bingung soal mudik.

Di satu sisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan untuk melarang semua mudik. Namun, kata Syahrul Aidi Maazad di sisi lain ada kebijakan-kebijakan pelonggaran atau relaksasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

Berita Lainnya

Surat Usman Ermulan ke Presiden Prabowo Diterima Langsung Menteri Pertanian, Intinya Petani Korban Akibat Ulah Kades!

Rapat HKTI Bahas Pelabuhan Muara Sabak: Usman Ermulan Bilang Petani Sengsara Ekspor Dinikmati Provinsi Tetangga, Sutan Adil: Jambi Hanya Jadi Penonton

Duet Fadhil Arief – Anwar Sadat Tak Terbendung di Pilgub Jambi?

“Kasihan petugas di lapangan. Mereka itu dalam menerapkan aturan bingung, masyarakat juga bingung. Nanti hilang kepercayaan pada pemerintah. Karena banyak terjadi cekcok di lapangan, ‘kan? Ini kita hindari,” ujar Syahrul, Kamis (7/5).

Anggota Komisi V DPR RI itu mengatakan dalam rapat kerja virtual bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (6/5), Fraksi PKS sudah menyampaikan kritik terhadap rencana relaksasi tersebut.

“Kawan-kawan Komisi V banyak menerima. Kendati demikian, tetap melakukan pengawasan. Kami dari PKS menolak relaksasi,” ujar Syahrul.

Ia mengatakan bahwa PKS menyetujui adanya kelonggaran bagi perjalanan kargo dan pejabat negara. Namun, tidak untuk kepentingan bisnis.

Menurut dia, memang ada beberapa item yang tidak boleh berhenti di kala kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan. Syahrul mencontohkan pekerjaan petugas kelistrikan.

“Petugas listrik yang bekerja ‘kan harus dimobilisasi juga transportasi mereka,” ujar Syahrul.

Namun, PKS mempertanyakan mengapa pemerintah melakukan relaksasi mudik bagi kepentingan bisnis?

Syahrul mencurigai kebijakan tersebut untuk mengakomodasi kepentingan pihak tertentu.

“Kami mencurigai ada kepentingan orang yang terganggu bisnisnya yang ingin diakomodasi,” kata Syahrul.

​​​​​​Padahal, angka kasus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan. Kalau sekarang sifatnya masih flat, di sejumlah daerah justru ada yang meningkat.

“Kalau ini nanti dilakukan relaksasi, lalu ada peningkatan jumlah korban terinfeksi, Pemerintah mengeluarkan banyak dana lagi ‘kan? Kami berharap pemerintah satu suaralah, jangan membuat kebijakan membingungkan,” kata Syahrul. (Red)

ShareTweetSend
Previous Post

RS Djamil Dipolisikan Pasca Bayi Usia 1 Bulan Meninggal

Next Post

Garuda Kembali Operasi Rute Jambi - Jakarta, Bukan Pulang Kampung atau Mudik

Related Posts

Mengenal Ketua-ketua IKAL-Lemhannas di Sumatra, 2 Orang Jenderal Bintang 3 TNI-Polri, Jambi Pernah Bupati dan Anggota DPR RI

Surat Usman Ermulan ke Presiden Prabowo Diterima Langsung Menteri Pertanian, Intinya Petani Korban Akibat Ulah Kades!

26 Januari 2026
Rapat HKTI Bahas Pelabuhan Muara Sabak: Usman Ermulan Bilang Petani Sengsara Ekspor Dinikmati Provinsi Tetangga, Sutan Adil: Jambi Hanya Jadi Penonton

Rapat HKTI Bahas Pelabuhan Muara Sabak: Usman Ermulan Bilang Petani Sengsara Ekspor Dinikmati Provinsi Tetangga, Sutan Adil: Jambi Hanya Jadi Penonton

26 Januari 2026
Duet Fadhil Arief – Anwar Sadat Tak Terbendung di Pilgub Jambi?

Duet Fadhil Arief – Anwar Sadat Tak Terbendung di Pilgub Jambi?

21 Januari 2026
Lewat Anjungan Mengenali Posisi Jambi Dimata Internasional, Emang Bisa?

Malam Ini di Rumah Dinas, Gubernur Jambi Lantik 40 Orang Pejabat PUPR, Simak Namanya…

20 Januari 2026
Perlindungan Terhadap Guru, Pak Prabowo Perlu Bentuk Dewan Khusus Guru

Perlindungan Terhadap Guru, Pak Prabowo Perlu Bentuk Dewan Khusus Guru

18 Januari 2026
Pasar Ekspor Jambi Terancam Dikuasai Provinsi-provinsi Tetangga Jika Mengandalkan Pelabuhan Talang Duku

Pasar Ekspor Jambi Terancam Dikuasai Provinsi-provinsi Tetangga Jika Mengandalkan Pelabuhan Talang Duku

18 Januari 2026
  • REDAKSI
  • Pedoman Media Siber

© 2024 PT Aksi Indah Pratiwi. All Rights Reserved. | Aksipost.com

No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • DEMOKRASI
  • EKONOMI
  • MILENIAL
  • PENDIDIKAN

© 2024 PT Aksi Indah Pratiwi. All Rights Reserved. | Aksipost.com

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In