JAMBI, AP — Di Provinsi Jambi saat ini masih banyak terdapat perusahan tambang batu bara yang belum menyerahkan jaminan reklamasi, baik jaminan sebelum tambang atau pasca tambang.
Fachrori Umar, Gubernur Jambi menyebutkan, masih ada 33 perusahaan yang belum menyerahkan jaminan reklamasi dan 57 perusahaaan yang belum memiliki jaminan pasca tambang dari 126 perusahaan pemegang IUP di Jambi.
“Dapat kami jelaskan bahwa sesuai peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang reklamsi dan pasca tambang perusahaan yang belum menyerahkan jaminan reklamasi atau jaminan pasca tambang dilarang melaksanakan aktifitasnya,” ujar Fachrori, Selasa 14 Juli 2020.
Menurutnya, Pemprov Jambi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk tidak memberikan izin kegiatan pertambangan sebelum adanya penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.
“Dan terus melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala untuk memastikan tidak ada perusahaan yang melanggar aturan tersebut,” Kata Gubernur Jambi.
Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi Jambi menanggapi hal itu mengaku akan segera mendalaminya bersama OPD terkait, kata Edi jika ditemukan pihak perusahaan tambang batu bara tidak mematuhi aturan yang ditentukan akan diberikan sangsi tegas.
“Nanti kan ada pendalaman kita. Pendalaman banggar dan OPD terkait dari tanggal 15 sampai 21 Juli, nanti seperti apa? Kalo memang tidak mematuhi, sudah kita rekomendasi dicabut izinya,” tegasnya.
Kemudian dia berharap semua perusahaan tambang batu bara yang ada diwilayah Provinsi Jambi untuk tertib dan taat aturan, karena dia tidak ingin alam Jambi menjadi rusak akibat perusahaan tambang batu bara.
Maka dari itu, dia menegaskan tidak segan-segan akan menindak dan merekomendasikan untuk dicabut izin operasi bagi perusahaan tambang batu bara yang terbukti tidak melengkapi ketentuan yang berlaku. (Budi)
