Jakarta, AP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor Rp400 juta ke kas negara yang merupakan pembayaran uang denda dari terpidana mantan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar terkait perkara suap proyek pekerjaan di Pemerintah Kota Blitar.
KPK juga dari terpidana Joe Fandy Yoesman alias Asiang dari unsur swasta dalam perkara suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi TA 2017 dan 2018.
“Pada Senin (21/9), Jaksa Eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu telah melakukan penyetoran ke kas negara sebagai pembayaran uang denda sejumlah Rp400 juta atas nama terpidana Muh Samanhudi Anwar,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (23/9).
Pembayaran denda itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2440 K/Pid.Sus/2019 tanggal 25 September 2019 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT. SBY tanggal 16 April 2019 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 163/Pid.Sus/TPK/2018/PN. SBY tanggal 24 Januari 2019.
Selanjutnya, kata Ali, pada Senin (21/9) juga telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebagai pembayaran uang denda sejumlah Rp200 juta dan uang pengganti sejumlah 37 ribu dolar AS yang merupakan cicilan pertama dari terpidana Kamaludin yang merupakan perantara suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar.
“Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 82/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jkt. Pst tanggal 4 September 2017,” kata Ali.
Selain itu, Jaksa Eksekusi KPK Alandika Putra pada Senin (14/9) juga telah menyetor ke kas negara sebagai pembayaran uang denda sejumlah Rp250 juta dari terpidana Joe Fandy Yoesman alias Asiang dari unsur swasta dalam perkara suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi TA 2017 dan 2018 melibatkan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola dan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.
“Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 26/Pid.Sus/2019/ PN dan Putusan PK dari MA RI No. 265 PK/Pid.Sus/2020,” tuturnya.
Ia mengatakan lembaganya akan terus berupaya maksimal melakukan “asset recovery” hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati terpidana korupsi baik melalui penagihan uang pengganti maupun denda. (Red)
