Batanghari ,AP- Pendapatan Asli daerah dari sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah (Sewa alat berat) pada Dinas PUPR Kabupaten Batanghari menjadi sorotan dewan.
Target pendapatan asli daerah dari sewa alat berat yang tercantum dalam RAPBD tahun 2021 sebesar Rp 271 juta/ tahun atau sama dengan rata rata Rp 22 juta/bulan itu dinilai tidak rasional. Begitu juga target pendapatan di tahun 2020 sebesar Rp 230 juta/tahun atau sama dengan Rp 19 juta /bulan.
Dari semua sumber pendapatan daerah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dinas PUPR Kabupaten Batanghari terdiri dari enam jenis alat berat antara lain, Motor Grader, Vibrator Roller, Backhoe Loader, Whell Exavator, Bulldozer, Crawler Excavator.
” Penghitungan target pendapatan oleh dinas PUPR itu tidak masuk akal. Kalau hanya pendapatan 19 juta s/d 22 juta/ bulan itu, cukup hanya sewa kerja satu unit alat jenis Excavator dengan rincian sewa 687 ribu/ jam.” Kata Aminuddin Selaku anggotan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batanghari Kamis (19/11 2020).
Dirinya menjelaskan penggunaan kekayaan daerah itu jelas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 28 Tahun 2017.
” Kalau target pendapatan 2021 sebesar 22 juta/ bulan dan di tahun 2020 hanya 19 juta/ bulan artinya tidak balance antara biaya pemeliharaan dengan penghasilan. Selaku anggota Banggar dan Ketua Fraksi Partai Gerindra kita telah meminta kepada Zulkifli selaku Kepala Dinas PUPR untuk menyampaikan rincian penggunaan semua alat berat dan bukti setoran kepada kas daerah.
Lebih lanjut dikatan Anggota DPRD Dapil IV ini, pada saat rapat pembahasan anggaran kemarin, Kepala Dinas PUPR Batanghari berdalih alat berat yang beroperasi hanya tiga unit dari tujuh unit alat yang dimiliki pemerintah daerah.
” Katanya hanya tiga unit alat yg beroperasi empat alatnya rusak. Kita tetap meminta laporan sejak kapan alat tersebut rusak, dan meminta rincian penggunaan alat. Nanti kita minta jawabannya dalam rapat pembahasan anggaran yang dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020,” Tegasnya.
Ditegaskan politisi partai berlambang burung Garuda ini, Anggota DPRD Batanghari saat ini tengah mendorong upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar bisa membiayai kebutuhan daerah baik pembiayaan roda pemerintahan maupun biaya pembangunan”Tutupnya.(Sup)
