JAMBI – Penerimaan negara bukan pajak dari perusahaan penambangan batu bara, Provinsi Jambi mendapatkan percikan sebesar 16 persen royalti, dan 16 persen dari hasil land rent dalam setahun.
“Ada 2 penerimaan negara bukan pajak yang harus disetorkan perusahaan tambang batu bara. Pertama dinamakan royalti, yang kedua dari land rent atau sewa lahan. Itu ditetapkan di dalam dari peraturan menteri ESDM,” kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Harry Hendria, Selasa (23/11).
Ia pun mengatakan pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan penambangan yang ada di Provinsi Jambi, pada data 2020 lalu ada sebanyak Rp 345 Miliar. Sedangkan untuk 2021 ini sendiri, sampai bulan September, pendapatannya mencapai Rp 253 Miliar.
“Biasanya kalau sudah mencapai akhir tahun, total bisa sekitar Rp 340 Miliar lebih,” tambahnya.
Pendapatan bukan pajak itu dibagi, yakni 20 persen untuk pemerintah pusat, 16 persen untuk provinsi, 32 persen untuk daerah penghasil, kemudian 32 persen untuk kabupaten atau kota sekitar.
“Kemudian untuk land rent, 20 persen untuk pusat 16 persen provinsi, 64 untuk daerah penghasil. Itu langsung ditransfer ke dana bagi hasil, namanya penerimaan negara bukan pajak,” paparnya.
Jika dihitung dari pembagian pendapatan ini, Pemerintah Provinsi Jambi menerima hasil tambang batu bara sebesar kurang lebih Rp 50 Miliar per tahun.
Di samping itu, kata Harry, masih ada pendapatan dari pajak. Untuk pajak seperti PBB, kendaraan bermotor, dan pajak-pajak lain itu langsung ke pemerintah daerah.
“Untuk pendapatan yang lain juga masih ada, seperti PBB, dan sebagai itu langsung ke pemerintah daerah. Lahan itu juga dikenakan PBB dan pajak-pajak lain, seperti pajak kendaraan bermotor, tetap berlaku di luar pendapatan bukan pajak tadi,” pungkasnya.
