JAMBI – Kejari Jambi menerima pembayaran denda dari terpidana kasus korupsi revitalisasi asrama haji Jambi, Johan Arifin Muba, senilai Rp 500 juta, Rabu (22/12).
Kepala Kejari Jambi (Kajari) Fajar Rudi Manurung, mengonfirmasi pembayaran denda terpidana korupsi ini.
“Kejaksaan Negeri Jambi kedatangan keluarga dari terpidana perkara korupsi revitalisasi asrama haji tahun anggaean 2016, atas nama Johan Arifin Muba,” kata Fajar Rudi, di kantor Kejari Jambi, Kamis (23/12).
Johan dalam perkara ini terbukti bersalah berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dikatakan Fajar Rudi, pada putusan akhir di tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) menghukum Johan dengan pidana penjara 4 tahun penjara. Turun dari putusan awal, yakni penjara selama 5 tahun 10 bulan.
“Denda sebesar Rp 500 juta,” kata Fajar.
Denda inilah yang kemudian dibayar oleh Johan. Penerimaan pembayaran denda ini diterima langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Jambi, Yayi Dita Nirmala, disaksikan oleh Kajari Jambi, Fajar Rudi Manurung, Kasi Intelijen Kejari Jambi, Wesli Sirait, serta dari pihak Bank yang akan menerima titipan uang tersebut untuk kemudian disetorkan ke kas negara.
“Menjadi pendapatan negara bukan pajak,” kata Rudi.
Dalam perkara ini, Johan merupakan pihak rekanan yang mengerjakan proyek revitalisasi asrama haji. Namun dalam perjalanannya, ditemukan perbuatan melawan hukum, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 11 miliar lebih.
Johan adalah 1 dari 6 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pada pengadilan tingkat pertama, semua dinyatakan bersalah.
Selain pidana penjara, Johan dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 3,75 miliar. Namun, pada sidang PK, uang pengganti dihilangkan dari daftar hukuman Johan.
Selain Johan, Bambang Marsudi, juga awalnya divonis bersalah dan divonis penjara serta membayar uang pengganti senilai sama dengan yang dibebankan kepada Johan.
Namun pada upaya hukum kasasi, Bambang, dinyatakan tida bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan. Sebelumnya, Bambang disebut-sebut sebagai orang yang memodali Johan untuk mengerjakan proyek ini.
Dengan 2 vonis akhir tersebut, belum diketahui siapa kemudian bertanggungjawan atas pengembalian kerugian negara sebesar Rp 7,5 miliar.
Terkait itu, Fajar Rud mengatakan, pihaknya memang tidak bisa melakukan upaya hukum lagi terhadap 2 orang tersebut. Karena putusannya sudah putusan di tingkat akhir. Namun, karena perkara ini di-juncto-kan dengan pasal 55 KUHP, maka pelaku tidak hanya 1 orang.
“Jadi tentang kerugian negaranya, itu kan masih ada perkara-perkara lain juga yang sedang berjalan, mungkin akan dibevbankan kepada pihak lain. Kita tunggu dulu perkara-perkara lain yang berkaitan dengan splitsing perkara ini. Kita tunggu perkara lain, karena di sini kan ada rekanan, KPA, PPKnya.”
Selain 2 orang tersebut, mantan Kakanwil Kemenag Jambi, Thahir Rahman, juga divonis bersalah dengan hukuman 5 tahun 10 bulan penjara dan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 1,075 miliar.
