POLITIKUS Partai Demokrat Susilawati blak-blakan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merobohkan proyek Hambalang.
Proyek Hambalang, merupakan proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang mangkrak selama bertahun-tahun.
Diketahui, proyek Hambalang digarap era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya proyek tersebut tersangkut kasus korupsi.
Proyek yang menghabiskan anggaran kurang lebih Rp2,5 triliun itu saat ini tak terurus lagi, yang akhirnya menyita perhatian Susilawati.
Susilawati saat ini menjabat Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP partai Demokrat itu mendadak menyarankan Jokowi untuk segera merobohkan bangunan mangkrak tersebut.
“Saran untuk Presiden @jokowi terbaik sebelum usai masa jabatan, jika Hambalang memang tidak layak dilanjutkan pembangunannya bisa dirobohkan agar bisa ditanami pohon, tanah menjadi kuat menahan air & tidak longsor. Rasanya tidak sulit hanya tinggal kemauan saja demi kebaikan hidup bersama,” jelas Susilawati melalui akun twitter @SisiwittFrida.
Susilawati meyakini, tidaklah sulit bagi Jokowi untuk merobohkan proyek Hambalang dan menyulap kawasan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat.
“Jika membangun ibu kota baru yang spektakuler saja mampu, apalah jika hanya hambalang yang amat kecil. Tentu sangat bisa,” katanya.
Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin ikut buka suara mengomentari pernyataan Politikus Demokrat tersebut.
Ujang Komaruddin berpendapat, bahwa proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang menjadi barang bukti kasus dugaan korupsi.
“Harus dilihat dulu, apakah di situ ada jejak-jejak kasus korupsi sebelumnya. Itu harus dilihat apakah proyek Hambalang menjadi barang bukti kasus korupsi sebelumnya, itu kan harus dilihat juga,” jelas Ujang Komaruddin dalam keterangannya, Kamis (23/12).
Pasalnya, menurut Ujang Komaruddin, merobohkan proyek Hambalang tidak boleh menghilangkan kasus korupsi itu.
“Itu menjadi penting, jangan sampai merobohkan itu menghilangkan alat bukti kasus kasus korupsi yang lalu,” tegas Ujang Komaruddin.
Dosen Universitas Al Azhar Indonesia belum bisa melihat motif permintaan politikus Demokrat itu.
“Jadi apakah permintaan itu bersifat politis atau tidak saya tidak tahu,” jelasnya.
Namun, Ujang Komaruddin menilai, bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengabulkan permintaan merobohkan proyek Hambalang.
“Apakah Pak Jokowi mengabulkan atau tidak, saya yakin tidak. Karena mungkin banyak pertimbangan yang akan dilakukan Pak Jokowi. Kalau dirobohkan begitu saja maka bagaimana pertanggungjawaban uang rakyat,” kata Ujang Komaruddin.
