JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris ‘terpeleset’ sebut Kelurahan Pijoan sebagai Desa. Ini terjadi saat Al Haris berkirim surat ke DPRD Provinsi Jambi.
Penggiat Antikorupsi Jamhuri mengajak semua pihak terutama DPRD Provinsi Jambi untuk berpikir rasional mengenai rencana pembangunan stadion bertaraf internasional.
Salah satu pokok masalahnya yaitu dengan meninjau kembali surat Gubernur Jambi Nomor: S-498/DPUPR-1/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi tentang Permohonan Persetujuan Lokasi Pembangunan Stadion Olahraga.
“Surat dimaksud mengandung kalimat yang bersifat deklaratif dan proklamatif, dengan fokus pandangan tinjauan yaitu sejak kapan Pijoan menyandang status Desa,” ujar Jamhuri, Selasa (26/4).
Jamhuri mengartikan surat itu membuktikan pihak Pemerintah Provinsi Jambi tidak tahu dengan apa yang mau dikerjakan.
“Logikanya soal lokasi saja tidak menguasai apalagi mau menguasai persoalan kriteria dan spesifikasi stadion bertaraf internasional,” jelasnya.
DPRD Provinsi Jambi, lanjut Jamhuri, mesti jeli dan jangan sampai terjebak untuk bersama- sama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan etika pemerintahan yang baik dan benar.
“Kami pikir baik secara eksplisit dan implisit surat itu adalah merupakan sesuatu barang/benda yang dapat digunakan untuk melakukan pembuktian adanya perbuatan merubah peraturan daerah dan melakukan tindakan wanprestasi atas nota kesepakatan yang telah dijadikan undang-undang bagi para pihak,” jelas Jamhuri.
Sebelumnya, Jamhuri juga meminta DPRD Provinsi Jambi menggandeng Satgas Mafia Pertanahan guna mengupas tuntas tanah yang dihibahkan Pemkab Muaro Jambi ke Pemerintah Provinsi Jambi pada 21 Februari 2022.
Tanah seluas 110.100 M2 atau 11 hektar di Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, untuk pembangunan tersebut. Kata Jamhuri, secara yuridis patut diduga telah terjadi penerbitan sertifikat ganda
Asal tahu saja, proyek multiyears Rp250 miliar ini disahkan pada 2021. Penolakan oleh para anggota dewan lantaran lokasinya dipindahkan oleh Gubernur Jambi Al Haris secara sepihak, dari Paal XI ke Pijoan tanpa meminta persetujuan dewan terlebih dahulu.
