Jakarta – Bekas anggota DPR RI tiga periode di Komisi Keuangan dan Perbankan, Usman Ermulan menyebutkan, lebih baik Presiden Joko Widodo menggenjot kinerja ekspor daripada harus menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Usman, Indonesia negara yang menyimpan segudang harta karun berasal dari berbagai komoditas bernilai tinggi. Dengan ekspor, pendapatan negara akan jauh lebih besar. Demi menutupi anggaran subsidi BBM hingga Rp502 triliun.
“Kita tau bapak presiden saat ini sedang berpikir keras, tidak ingin membebani rakyatnya,” ujar Usman, Jumat (2/9/2022).
Usman mencontohkan, Indonesia bisa menggenjot ekspor lewat batu bara dan CPO. Apalagi sawit adalah salah satu keunggulan Indonesia. Potensi-potensi besar itu belum tergali secara maksimal, diharapkan akan mendongkrak perekonomian dan memberikan devisa yang sangat besar lagi.
“Kita sebagai rakyat harus mendukung kebijakan bapak presiden. Apalagi petani sawit dengan meningkatkan produksinya sebagai bahan baku CPO,” kata mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua periode ini.
Pemerintah dan swasta harus kompak mendongkrak ekspor untuk memacu peningkatan pendapatan negara lewat pajak dan devisa. Pada saat bersamaan, tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.
Orang dekat Presiden Bj Habibie ini seperti paham betul, jika harga BBM dinaikkan sekarang, banyak sekali efek yang akan ditimbulkan.
Tidak hanya berdampak pada inflasi yang tinggi, tetapi juga meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Serta akan merambat ke berbagai jenis energi lainnya seperti elpiji 3 kg dan kenaikan tarif listrik.
“Kita semua rakyat Indonesia harus berjuang keras dan mendukung bapak presiden jika BBM tidak ingin dinaikkan,” sebut Usman.
Usman mengimbau Pertamina terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya penghentian penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi. Apabila ada oknum SPBU yang melakukan tindakan melawan hukum dengan menyelundupkan BBM bersubsidi. Pertamina diminta tegas, seperti penghentian pasokan BBM hingga penutupan SPBU jika ada oknum SPBU yang terbukti bersalah.
Seperti diketahui, peningkatan ekspor juga bisa menurunkan rasio utang luar negeri. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada Juli 2022 sebesar Rp7.163,12 triliun, setara 37,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB ini menurun dari bulan Juni 2022 sebesar 39,56 persen.
Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2022 sebesar USD 132,2 miliar. Angka ini menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Juni 2022 sebesar USD 136,4 miliar.
Penurunan posisi cadangan devisa pada Juli 2022 antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah.
