Jambi – Masa tahun pemerintahan Al Haris-Abdulllah Sani sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jambi hanya sampai 2024
Menurut Pengamat Kebijakan Publik Nasroel Yasier, adalah waktu yang sangat singkat untuk mengejar capaian target dan visi misi Jambi MANTAP.
Untuk itu pejabat eselon II, III, dan IV, harus mencerminkan keberhasilan pemerintah Provinsi Jambi kedepan.
Ia menilai sejumlah OPD tidak becus bekerja dengan menggunakan gaya-gaya lama.
“Yang sangat urgen dibenahi sekarang adalah pejabat eselon II selevel Kadis, Kaban dan para Asisten dilingkungan Pemprov yang harus mampu menerjemahkan Program Jambi MANTAP,” ujar Nasroel, Kamis, 20 Oktober 2022.
Disebut Nasroel, poin penting yang menjadi perhatian seluruh pejabat menyelesaikan program program yang telah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi di OPD masing-masing. Akan tetapi ini tersendat.
“Eselon III dan IV mereka hanya pekerja sesuai arahan atasan masing-masing. Maka untuk menempat pejabat eselon III dan IV diperlukan kerjasama dengan pejabat eselon II sebagai atasan yang notabene adalah pejabat yang sudah diyakini kemampuannya untuk melaksanakan visi misi Gubernur Jambi MANTAP 20 bulan kedepan,” jelas Nasroel, juga Wakil Ketua Muhammadiyah Jambi.
Pengamat ekonomi kenamaan Jambi Noviardi Ferzi, akibatnya masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi Provinsi Jambi cukup berat dan kompleks apalagi selalu akan dipengaruhi kondisi perekonomian global, nasional dan regional.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jambi di Perubahan 2022 dinilai tidak sehat. Pasalnya dana perimbangan dari pusat menempati persentase paling besar dalam struktur APBD, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) tak mengalami kenaikan signifikan.
Begitu pula dengan tax ratio, yakni perbandingan antara penerimaan pajak dengan perputaran uang yang dinilai masih kecil. Besar tax ratio di Jambi rata-rata 1 persen dengan Sumsel memiliki tax ratio dikisaran 6,8 persen. Rata-rata nasional, besar tax ratio mencapai 13,1 persen.
Neraca APBD seperti sekarang ini tidak sehat dan belum sejalan dengan jiwa otonomi daerah. Kapan pemerintah daerah bisa berdiri sendiri kalau terus bergantung pada pusat, sayangnya gubernur seolah menutup mata akan hal tersebut.
Selanjutnya Noviardi mengatakan PAD dijadikan ukuran kemandirian daerah secara kualitatif. Sayangnya, kita lihat Gubernur jarang sekali bicara ini, yang ia bicarakan hanya belanja. Maka jika ini berlanjut APBD Jambi akan makin tak sehat, bahkan dua tiga tahun Jambi bisa gagal bayar, seperti yang terjadi di Merangin.
“Jika struktur APBD provinsi terus seperti ini, dalam dua tiga tahun yang terjadi di Merangin, bisa terjadi di provinsi, ” jelasnya.
Padahal menurut Noviardi berharap gubernur bisa menjadikan APBD yang ditetapkan agar bisa efektif mengantisipasi berbagai tantangan eksternal maupun internal yang ada seperti menjaga daya beli masyarakat, membina dan mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya UMKM, mengembangkan iklim investasi yang kondusif dan pembangunan infrastruktur yang menjadikan aktivitas ekonomi Jambi bekerja dengan efisien.
“Kita lihat efektivitas APBD Provinsi Jambi masih kurang, karena desainnya tak berbasis kesejahteraan masyarakat, sejak gubernur memaksakan program multi yearsnya, maka APBD kita sudah tak sehat, terbebani yang membatasi kreasi, ” ungkapnya.
Lalu pengamat yang dinilai kritis ini mengambil contoh, APBD perubahan Provinsi 2022 hanya berorientasi belanja, kurang memiliki value edit yang memberikan dukungan pada peningkatan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.
“Mohon maaf program-program subsidi lainnya di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain hanya asal ada, padahal anggaran ini diharapkan distribusi hasil-hasil pembangunan dapat lebih merata dan berkeadilan,” ucapnya.
YUK.. KLIK BERITA TERKAITNYA
Ssst! Dalam Minggu Ini Seluruh Pejabat Pemprov Jambi Kena Otak Atik?
(Dani)
