SEJUMLAH pesohor menyampaikan harapan untuk Provinsi Jambi pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 tahun 2023 pada 6 Januari mendatang. Salah satunya kesejahteraan rakyat dan ekonomi Jambi meningkat.
Bahren Nurdin berharap Gubenur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mampu mewujudkan janji-janji politik yang telah disampaikan ke masyarakat.
“Jambi MANTAP harus nampak progresnya. Mana yang sudah dikerjakan, mana yang sedang, dan mana yang akan. Dengan ini masyarakat tahu bahwa pemerintah sedang bekerja,” kata Bahren, juga Pengamat Sosial dari UIN STS Jambi.
Menurut mahasiswa S3 Westren Sydney University itu, persoalan batu baru harus dijadikan salah satu tolak ukur kesuksesan pemerintah.
Artinya, jika gagal mengatasi kemacetan oleh batu bara maka masyarakat akan menilai pemerintah gagal. Ini akan menjadi preseden buruk bagi Al Haris- Abdullah Sani
“Tentu saja kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan dan kemiskinan juga pengangguran harus diturunkan,” harap Bahren.
Senada dikatakan Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Jambi, Nasroel Yasier menyebutkan, sudah seharusnya Provinsi Jambi bisa sejajar dengan provinsi tetangga.
“Kita masih punya harapan mengejar ketertinggalan dengan kesungguhan serta kerja keras seluruh pemangku kebijakan. Sudah saatnya tidak terjebak dengan urusan seremonial,” ucap Nasroel.
Penggiat Antikorupsi, Jamhuri, justru mengingatkan Pemerintah Provinsi Jambi agar tidak berlebihan merayakan hari jadi.
Ia menyebutkan, HUT bukanlah ajang euforia, akan tetapi wahana kejujuran evaluasi kegagalan, baik tentang managerial maupun menyangkut leadership.
“Jadi peringatan hari jadi provinsi Jambi sebagai momen kejujuran mengakui sejumlah kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta campur tangan pemerintah,” kata Jamhuri.
Jamhuri meminta Al Haris-Abdullah Sani mengakui secara jujur kepada masyarakat menyangkut sejumlah kegagalan yang telah terjadi.
Seperti rendahnya serapan anggaran yang masuk sepuluh besar serapan anggaran terendah di seluruh Indonesia, stadion internasional ratusan miliar rupiah, penyelesaian polemik angkutan batu bara.
Lalu, uang jasa tenaga fungsional RSUD Raden Mattaher yang hampir setahun tidak dibayar, indikasi rangkap jabatan di RSUD tersebut, pengelolaan dan pemanfaatan serta kepastian hukum aset daerah yang tidak jelas.
Jamhuri bilang, semuanya berawal dari sistem rekrutmen yang salah kaprah sehingga kabinet diisi oleh personil yang tidak memahami azaz-azaz umum pemerintahan yang baik.
“Jadikan HUT Provinsi sebagai panggung kejujuran berpikir dengan nurani dan nalar, daripada gagal lebih baik mundur dan letakan jabatan yang tak sanggup diemban,” tegas Jamhuri.
(Ramadhani Al-Qorni)
