Jambi – Komite Akreditasi Nasional (KAN) membekukan laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
Belum diketahui pasti penyebabnya. Berdasarkan situs resmi KAN, kan.or.id, pembekuan dilakukan pada 27 Juni 2023.
Informasi dirangkum, laboratorium ini
memberikan kontribusi maksimal bagi pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Jambi. Juga diantara penyumbang PAD sebanyak Rp3 miliaran beberapa tahun lalu. Semua industri yang berkaitan dengan kualitas air, udara, dan tanah agar memanfaatkan laboratorium tersebut untuk menjamin kegiatannya tidak menyalahi aturan lingkungan.
Ini menambah ambruknya Pemprov Jambi mengatasi defisit anggaran Rp400 miliar. Tak diketahui pasti pelanggaran apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sehingga dijatuhi sanksi seluruh ruang lingkup.
Asal tahu saja, laboratorium lingkungan penting untuk mendukung program Jambi Mantap dan menjadi dasar dalam penegakan hukum lingkungan. Salah satu upaya Gubernur Jambi Al Haris menciptakan sungai Batanghari yang sehat bagi masyarakat.
Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Varial Adhi Putra justru mengatakan pembekuan karena adanya refocusing anggaran. Kini pihaknya sedang melakukan pembenahan agar kedepan sampel yang diambil dari laboratorium tersebut punya marwah di mata masyarakat. Bukan laboratorium asal-asalan.
“Begitu yang kita lakukan sekarang ini,” katanya, kemarin, Kamis, 10 Agustus 2023.
Varial mengibaratkan refocusing anggaran dengan kebutuhan minyak 50 liter. Sedangkan yang ada hanya 15 liter, tak mungkin bisa sampai ke kota Palembang.
“Nak diapokan, memang begitu kondisinya. Jangan sampai kinerja ini terganggu,” sebutnya.
Selama dibekukan, lanjut Varial Adhi, laboratorium tak dapat beroperasi hingga pembenahan selesai.
“Beroperasinya hanya untuk lingkungan kita sendiri yang tidak dikeluarkan surat rekomendasinya,” ucapnya.
Varial mengaku tahun 2023 tak mungkin menyumbang pendapatan asli daerah dari sini. Varial memastikan KAN bakal mengaktifkan lagi di tahun ini juga.
“Orang dari KAN sudah mulai datang untuk mengakreditasinya, karena sudah ada pembicaraan dengan DPRD, kami minta tidak dipotong dana surverilence-nya dan DPRD setuju,” katanya. (Dani)
