Jambi – Pengamat kebijakan publik, Nasroel Yasier mendesak Gubernur Jambi Al Haris mencopot Herlambang sekarang juga sebagai Direktur RSUD Raden Mattaher.
Desakan Nasroel bukan tanpa alasan. Herlambang dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya. Tenaga kesehatan dan lain menjerit karena Insentif sudah lima bulan tak dibayar hingga hutang-hutang sampai Rp69 miliar.
“Begitulah kalau mengelola tidak pakai hati nurani akibatnya fatal. Islam telah mengajarkan bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Gak boleh kebutuhan tenaga kesehatan dibiarkan, sama dengan zalim,” ujar Tokoh Jambi yang dihormati itu, Rabu, 5 Juni 2024.
Menurut Nasroel, kinerja Herlambang sudah sungguh keterlaluan dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang dapat mengakibatkan pelayanan RSUD sebagai salah satu rumah sakit rujukan di provinsi Jambi terganggu.
Ia menyampaikan bahwa gegara ini masyarakat kehilangan kepercayaan untuk berobat ke RSUD raksasa tersebut. Dibalik itu, menyayangkan fungsi dewan pengawas yang disebut Nasroel seperti melakukan pembiaran.
“Gubernur diminta ambil tindakan yang drastis sekarang juga. Revisi semua organ-organ dalam itu, termasuk mencopot Herlambang,” katanya.
Jika dibiarkan justru makin parah, RSUD Raden Mattaher terancam tutup beroperasi.
“Minimal bayar dulu separo (setengah) insentif mereka bulan ini. 2 bulan kedepan harus selesai semua masalah yang terjadi di sana. Tapi kalau sudah tidak memadai lagi untuk apa beroperasi,” ucapnya.
Sementara itu, informasi berhasil dirangkum dari sumber kantor Gubernur Jambi yang enggan disebutkan nama berkata, Al Haris sebenarnya sudah lama sakit kepala melihat tingkah laku RSUD Raden Mattaher sejak dipimpin dr. Herlambang sebagai Direktur.
Tapi apalah daya, konon Herlambang terbilang kuat yang menyebabkan Al Haris berpikir panjang untuk mengambil tindakan tegas dan terukur.
Bahkan jauh sebelumnya, sebut sumber, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah meminta Al Haris dan Sekda Provinsi Jambi Sudirman untuk serius mengatasi masalah itu, karena sudah tahap mengkhawatirkan terhadap pengelolaan keuangan BLUD.
“Jika tidak, lima tahun kedepan RSUD bisa bangkrut,” katanya. (Den)
