Kualatungkal, AP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) berencana kembal membangun Terminal Kelas A di Wilayah Tungkal Ulu. Bahkan Program ini merupakan prioritas Pemkab tahun 2017 mendatang.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Desa (Sekda) Tanjabbar Ambok Tuo saat dijumpai awak media di rungkarjanya beberapa waktu lalu. Ambok Tuo mengatakan, pembangunan Terminal di jalan lintas sumatra khususnya di wilayah ulu berpotensi penunjang peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dari sektor retribusi misalnya, Sekda mengungkapkan, bukan rahasia umum jika dalam sehari ribuan kendaraan melintas di wilayah ulu, jika retribusi diterapkan maka secara langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanjabbar akan meningkat setiap tahunnya.
“Makanya pembangunan Terminal di Ulu akan menjadi prioritas kita kedepan,” tegasnya.
Ia juga mengatakan, keberadaan terminal Pembengis belum mampu menghasilkan PAD, hanya terfokus pada kendaraan yang berorasi di wilayah Tanjabbar. Sementara jika Pemkab membangun terminal kelas A di jalur lintas, maka kendaraan yang melintas menuju maupun sebaliknya akan dikenakan retribusi yang masuk dalam PAD daerah.
“Ini merupakan peluang kita meningkatkan PAD di sektor retribusi, ini peluang yang harus kita kejar, memanfaatkan situasi untuk daerah,” timpalnya.
Selain itu, penambahan tenaga kerja juga akan diperlukan, selain menciptakan lapangan pekerjaan, wacana ini juga akan memberikan efek perekonomian yang makin maju.
“Secara tidak langsung, disekitar terminal nanti akan tumbuh perekonomian,” ujarnya.
Selain itu kata Sekda, selain pembangunan terminal, Pemkab juga memprioritaskan pembangunan Rumah dinas Camat, Pukesmas, dan sarana Pendidikan. Dengan tujuan memberikan kemudahan masyarakat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Sementara ketua KNPI Tanjabbar Supra Yogi Saipul mengapresiasi langkah Pemkab. Namun menurutnya, Pemkab harus mengkaji lebih dalam sebelum mengambil keputusan. Terutama lokasi, tenaga kerja hingga dugaan pungli yang mungkin saja terjadi.
“Saya sangat mendukung jika memang itu peluang peningkatan PAD kita, tapi Pemkab harus selaras jangan ada kepentingan sepihak, dan tingkatkan pengawasan. Tunjuk petugas yang benar-benar bekerja, jangan mempermalukan tanjab barat jika tujuannya untuk kepuasan pribadi,” harapnya. her
