Muarasabak, AP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), meminta agar Bupati Tanjabtim mengevaluasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kinerja tidak sesuai dengan program bupati. Apalagi, SKPD yang tidak memiliki komitmen untuk memajukan daerah. Hal ini ditegaskan Yudi Haryanto, anggota Fraksi Keadilan Demokrasi Nasional (KDN) DPRD Tanjabtim.
Yudi Haryanto mengatakan, salah satu SKPD yang harus dievaluasi adalah SKPD yang lamban dan tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Apalagi jika sampai SKPD itu lalai. Jika ini dibiarkan, menurutnya akan menghambat pembangunan di Tanjabtim. Sehingga, visi dan misi merakyat yang diusung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjabtim sulit tercapai.
Meski permintaan evaluasi itu secara umum, Yudi menyebutkan salah satu yang menjadi sorotan adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dikarenakan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 44 pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan kurang volume.
“Yang seperti ini kami minta agar ada evaluasi,” tegasnya.
Selain menghambat pembangunan daerah, sebutnya, akibat kinerja seperti itu tentu juga merugikan daerah. Sehingga, ia sangat menyayangkan jika pejabat yang seperti itu dibiarkan.
Sementara itu, Bupati Tanjabtim mengatakan, memang pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan resufle. Dalam resufle nantinya, dirinya tidak akan memakai pejabat yang tidak memiliki komitmen untuk memajukan Tanjabtim.
“Yang tidak komitmen, mohon maaf jangan berkecil hati,” tegasnya.
Bupati menjelaskan, resufle akan dilaksanakan awal 2017 mendatang. Itu artinya, masih ada waktu bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon II dan III untuk berbenah. Sebab, pihaknya akan terus memantau kinerja semua pejabat eselon yang ada di Tanjabtim.
Dalam kepemimpinannya, Bupati Tanjabtim tidak ingin ada kepala dinas apatis terhadap daerah. Sebab, masih cukup banyak yang harus dilakukan untuk memajukan Tanjabtin.
“Kalau perintah bupati saja tak dilaksanakan, bagaimana mau berbicara komitmen,” katanya. fni
