Muarasabak, AP – Tidak lama lagi Yasin Masduki, Kepala Desa (Kades) Mendahara Tengah (Menteng), Kecamatan Mendahara, Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) kehilangan Jabatannya. Sebab, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Kelurahan (BPMPDK) akan memproses pemberhentian dan menunjuk Pelaksana tugas (Plt) Kades Menteng. Hal itu dilakukan seiring dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negri (Kejari) Muarasabak.
Junaidi Rahmat, Kepala BPMPDK Tanjabtim menegaskan, setelah menerima surat resmi dari kejaksaan pihaknya akan melakukan pemberhentian sementara. Pemberhentian itu sesuai dengan Permendagri No 82 tahun 2015 pasal 9, yang menyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, dan Perda no 2 tahun 2016, kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh bupati.
“Jadi tidak perlu ada pengajuan dari BPD, bupati langsung dapat memberhentikan,” tegasnya.
Namun jelasnya, saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari kejaksaan terkait telah ditetapkannya Kades Menteng sebagai tersangka. Sehingga, proses pemberhentian sementaranya belum diproses. Artinya, setelah diberhentikan pihaknya akan menunjuk Plt Kepala Desa Mendahara Tengah.
“Kita belum terima suratnya (dari kejaksaan, red), kalau sudah ada kita akan langsung proses sesuai aturan yang ada,” lanjutnya.
Lebih lanjut Junaidi menambahkan, pemberhentian sementara dilakukan agar kades yang tersandung hukum itu lebih fokus mengikuti proses hukum yang ada. Setelah ada keputusan tetap dari pengadilan, BPMDK akan kembali memproses keputusan yang ada. Jika memang keputusannya menyatakan bersalah, maka akan dilakukan pemberhentian tetap. Sebaliknya, jika pengadilan memutuskan tidak bersalah, maka jabatan kades akan kembali kepadanya atau pemulihan jabatan.
Sebelumnya Kajari Muarasabak, Riski Fahrudi mengatakan, pihaknya telah menetapkan Yasin Masduki sebagai tersangka dalam kasus pendistribusian Beras Miskin (Raskin). Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memiliki alat bukti yang cukup.
“Iya kasusnya sudah kita tingkatkan ke penyidikan,” ungkapnya.
Kajari menjelaskan, proses penetepan tersangkanya cukup panjang. Sebab, cukup banyak saksi-saksi yang diperiksa, yaitu mencapai 30 orang saksi. Lagi pula, dalam penetapan itu pihaknya cukup hati-hati, makanya proses pemeriksaan dan penetapannya cukup panjang. Di mana pendistribusian Raskin yang dipersoalkan itu adalah Raskin tahun 2014-2015.
Namun, kajari belum bisa memastikan besaran kerugian negara dalam kasus ini. Sebab, saat ini pihaknya masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Saat ini tahapannya masih dihitung BPKP. Kita melibatkan BPKP,” katanya. fni
