Muarasabak, AP – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), telah menerbitkan surat himbauan larangan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabungan ukuran 3 kg bersubsidi kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di bumi sepucuk nipah serumpun nibung. Dan jika masih ditemukan, maka baik itu Pangkalan maupun ASN akan ditindak tegas.
Wakil Bupati Tanjabtim, H Robby Nahliyansyah ketika dikonfirmasi awak media diruang kerjanya, rabu (20/2) kemarin menjelaskan, dalam hal ini ia juga selaku pejabat pengawas pendistribusian Gas Subsidi sudah membuat intruksi himbauan. Dimana surat himbauan yang telah dikeluarkan itu berguna untuk mengantisipasi agar pengguna LPG tabung 3 Kg bersubsidi tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, juga sebagai bentuk untuk mengatasi kelangkaan Gas 3 Kg bersubsidi atau di bumi sepucuk nipah serumpun nibung.
“Jadi bagi setiap Aparatur Sipil Negara diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tolong bisa dipahami. Dan bagi agen-agen jangan coba-coba jual Gas Elpiji (3Kg) dengan Aparatur Sipil Negara,” jelasnya.
Dan jika masih ditemukan Pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi menjual kepada ASN, lanjutnya, maka pihak Pemkab Tanjabtim akan memberikan sanksi pencabutan izin Pangkalan tersebut.
“Sedangkan untuk sanksi ASN, kita juga sudah minta kepada BKPSDMD untuk mengkaji sanksi teguran seperti apa yang akan kita berikan,” lanjutnya.
Dalam surat himbauan yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2019 tersebut, memiliki tiga point penjelasan dan ditandatangani langsung oleh Bupati Tanjabtim H Romi Hariyanto. Adapun bunyi surat yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi tersebut diantaranya :
1 . Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN/Calon ASN), TNI, POLRI, KEJAKSAAN, Kades beserta jajarannya, Pegawai BANK, pegawai BUMD, pegawai BUMN, di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Perusahaan Swasta, BUMD, BUMN, dan bagi pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayan bersih lebih dari, 50.000.000. (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah).
- Seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus rupiah) perbulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa setempat. (fni)
