Sarolangun, AP – Bawaslu Sarolangun putuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun tidak terbukti melanggar administrasi pemilu 2019.
Keputusan itu terungkap saat digelar persidangan yang dipimpin oleh hakim majelis, Edi Martono didampingi Mudrika dan Johan Iswadi digelar di Sekretariat Bawaslu pada hari Rabu (24/10) kemarin, dimulai sejak pukul 8.20 WIB dan berakhir pukul 10.5 WIB.
“Bawaslu menyimpulkan, berdasarkan fakta di persidangan, bahwa terlapor KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu 2019,” jelasnya.
Dikatakan Edi Martono, dengan adanya putusan ini, maka pihak pelapor diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi ke Bawaslu RI. “Ini sudah diatur dalam peraturan Bawaslu,” sebutnya.
Terpisah, kuasa hukum Muhammad Syaihu, yakni Samaratul Fuad mengatakan, sebagai pelapor pihaknya merasa tidak puas terhadap putusan hakim majelis, sebab pertimbangannya dinilai tidak lengkap, karena tidak mempertimbangkan keputusan DPC PDIP tanggal 4 Agustus 2017 yang sudah menjadi bukti DPC PDIP di sidang PN Sarolangun dan sudah dipertimbangkan majelis hakim. Putusan tersebut sudah inkrah.
“Sebagai pelapor atas proses persidangan yang sudah dijalankan, maka kami menilai putusan hakim majelis tidak tepat,”ucapnya.
Tindaklanjut terhadap putusan hakim majelis, kata Samaratul Fuad akan koordinasi dulu dengan pak H Muhammad Syaihu.
Ketua KPU Kabupaten Sarolangun Muhammad Fakhri HS.SPdI.MPdI dikonfirmasi via phonceel mengatakan menurut keputusan Banwaslu Sarolangun sudah sesuai aturan yang kami laksanakan secara administrasi, jadi tidak ada yang salah di lakukan KPU Sarolangun, pungkasnya. (luk)
