Sarolangun, AP – Gagalnya pembahasan dan pengesahan ABPD-P Kabupaten Sarolangun tahun 2018 yang belakangan ramai dibicarakan, menjadi perhatian tersendiri bagi Ikatan Wartawan Online (IWO) Sarolangun.
Dengan kepedulian itu, Kamis (25/10) menggelar Diskusi Publik sekira pukul 10.30 WIB di Sekretariat IWO Sarolangun, RT 16 Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun.
Kegiatan diskusi yang mengangkat tema ‘Sarolangun Riwayatmu Kini’ yang difokuskan pada pembahasan mengenai kegagalan pembahasan dan pengesahan APBD-Perubahan Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2018.
Kajari Sarolangun, Ikhwan Nul Hakim, yang juga salah satu Dewan Kehormatan IWO Sarolangun, mengatakan Pejabat yang berkepentingan itu tidak pernah tahu tupoksinya masing-masing, padahal sudah jelas prosedurnya sesuai peraturan, kenapa tidak dilaksanakan, baik itu prosedur bagi para yang mengundurkan diri ataupun yang pindah partai.
“Pengusulan hari Rabu sesuai surat Wabup untuk PAW dan sudah beredar. Padahal aturannya yang harus menandatangani adalah Bupati, sehingga tidak jadi dengan sendirinya. Namun, SK nya tetap keluar setelah beberapa hari dari Plt Gubernur Jambi. Ini adalah persoalan masyarakat banyak, hajat untuk orang banyak.Saat ditanya jawaban Dewan tidak ada yang logis, semuanya jawab tidak tahu,” kata Ikhwan Nul Hakim.
Sementara Ketua KNPI JB Martin, mengatakan sangat prihatin dengan kondisi anggota Legislatif Sarolangun, yang seharusnya di masa akhir jabatannya memberikan yang terbaik, namun hanya memikirkan haknya tanpa memenuhi kewajibannya.
“Kondisi ekonomi saat ini sedang meningkat, BBM Naik, dolar naik, seharusnya APBDP inilah yang membantu ekonomi rakyat, harapannya kedepan anggota DPRD bisa berbuat lebih baik lagi, benar-benar memperhatikan rakyat,” katanya.
Waktu yang sama Ketua Umum HMI Sarolangun, Ilham Irawan dan Sekretaris PMII Sarolangun Zulfahmi, sepakat mengatakan, memang sangat penting dalam pelaksanaan dialog seperti ini untuk kemajuan sarolangun ke depan. Dirinya sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak Eksekutif dan pihak Legislatif dalam forum diskusi publik ini.
“Permasalahan hari ini agar menjadi pelajaran bagi pihak Legislatif dan pihak Eksekutif, kedepannya agar tidak terjadi lagi hal demikian,” ucap mereka.
Dalam Kegiatan itu dihadiri Kajari Sarolangun Ikhwan Nul Hakim, SH, Danramil Sarolangun Mayor CHB Mentomeri, Dewan Etik IWO Daryanto, Paradil Iwel, Hadinata Damanik, Ketua IWO Husnil Aqili, Wakil Ketua IWO Warsun Arbain beserta jajaran pengurus, Ketua KNPI JB Martin, Ketua HMI, Sekretaris PMII Sarolangun Zulfahmi, perwakilan Polres Sarolangun Yurizal, perwakilan Dinas Kesehatan Haris serta anggota IWO Sarolangun.
Kegiatan diskusi publik yang dipandu oleh Dewan Etik IWO Daryanto, dengan mengharapkan ada hasil yang didapatkan mengenai kegagalan pengesahan APBDP tahun 2018 ini. luk
