Kualatungkal, AP – Pembayaran hutang pihak ketiga yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui APBD Perubahan tahun 2016 menjadi sorotan. Pasalnya, pembayaran hutang pihak ketiga sebesar Rp 15 Miliar pada Januari 2016 tanpa ada persetujuan dari DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).
Namun Pemkab memasukan anggaran di APBDP 2016, sedangkan hutangnya sudah dibayarkan terlebih dahulu. Dalam Permendagri No 52 tahun 2015 poin 24 tentang pedoman penyusunan APBD, berbunyi dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali dalam APBD 2016 sesuai dengan kode rekening berkenaan.
Tata cara penganggaran dimaksud tersebut terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2016, dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2016.
Sekda Tanjabbar, Ambo Tuo mengaku belum mengetahui persoalan hutang pihak ketiga. Namun dirinya berjanji akan mempelajari terlebih dahulu seperti apa mekanisme sebenarnya.
“Saya baru dapat informasi ini dari rekan-rekan media, nanti saya pelajari dulu, saya kan baru jadi Sekda,” ujarnya, Senin (10/10).
Menurut Kabag Keuangan Setda Tanjabbar, Refiyendri pembayaran hutang pihak ketiga itu sudah melalui mekanisme, pihaknya juga sudah melakukan konsultasi ke Depdagri dan diperbolehkan.
“Kita sudah bayar di awal tahun, dan itu sudah dikonsultasikan, acuan kita juga memakai Permendagri 52 tahun 2015,” ungkapnya.
Diakui Yendri, pihaknya sudah memberitahukan ke DPRD soal pembayaran hutang pihak ketiga dengan mengirimkan peraturan kepala daerah mendahului perubahan.
“Itu kan kewajiban Pemkab membayarkan hutang ke pihak ketiga dari pekerjaan yang telah
selesai dikerjakan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza menyebutkan pembayaran hutang pihak ketiga di APBD murni tidak memiliki dasar hanya sekedar laporan saja.
“Itu tidak bisa hanya sekedar laporan ke DPRD, itu mesti dilakukan pembahasan di DPRD melalui APBD perubahan, jadi dasar pembayarannya apa sudah dibayar dulu,” sebutnya. (mg)
