JAMBI, AP – Pemerintah Provinsi Jambi memutuskan tidak menaikkan Upah Minimun Provinsi (UMP) pada 2021. Ini sejalan dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah agar UMP 2021 disamakan dengan UMP 2020 sebagai dampak pandemi Corona.
“UMP Jambi pada 2021 ditetapkan sama dengan UMP 2020, sesuai edaran menteri dan berdasarkan kesepakatan dengan dewan pengupahan,” kata Kepala Disnakertrans Provinsi Jambi, Bahari dilansir haluannews.id) pada Senin (2/11).
Menurut Bahari, saat ini surat keputusan tentang penetapan UMP 2021 sudah ditandatangi Gubernur Jambi. UMP Jambi pada 2021 yang ditetapkan sama dengan UMP 2020 yakni sebesar Rp2.630.162. Keputusan Pemprov Jambi tidak menaikkan UMP pada 2021 sebagai jalan tengah agar tidak ada yang dirugikan, baik itu dari kalangan pengusaha maupun pekerja.
“Harus kita syukuri UMP bisa bertahan,” tuturnya.
Secara terpisah, Pemerintah Kota Jambi akan menggelar rapat untuk membahas Upah Minimum Kota (UMK) Jambi bersama dewan pengupahan Kota Jambi.
“Selasa (3/11) besok kita akan menggelar rapat bersama dewan pengupahan Kota Jambi terkait UMK tahun 2021,” kata Plt Kadis Ketenagakerjaan dan UMKM Kota Jambi, A Yani.
Dijelaskan, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19, rencananya Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM Kota Jambi melakukan rapat membahas UMK Kota Jambi.
Dalam surat edaran tersebut, bahwa pemerintah memutuskan upah minimum pada tahun 2021 tidak mengalami kenaikan atau masih sama dengan tahun 2020. Sementara, UMK Kota Jambi untuk tahun 2021 masih akan dibahas bersama dewan pengupahan. Apakah akan terjadi kenaikan atau mengikuti surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan tersebut.
Ketua Dewan Pengupahan Kota Jambi, Erwansyah mengatakan, kebijakan UMK Kota Jambi tersebut tidak dapat diterapkan terhadap pekerja harian, seperti perbengkelan, pelabuhan dan beberapa sektor lainnya. Namun diterapkan terhadap karyawan pekerja kontrak, buruh dan lainnya.
“Dasar penetapan kenaikan UMK tersebut, dilihat dari tiga unsur, yakni inflasi, pendapatan dan pekerjaan,” kata Erwansyah.
Jika UMK Kota Jambi tersebut telah ditetapkan namun masih ada perusahaan yang tidak mengindahkan sebagaimana yang diatur dalam surat keputusan UMK Kota Jambi, maka akan dikenakan sanksi sesuai yang dijelaskan dalam UU Ketenagakerjaan. Sementara itu, UMK Kota Jambi pada tahun 2020 ini sebesar Rp2,84 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah Rp2,6 juta. (Red)
