Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menanggapi protes Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat soal Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi yang belum lama ini disahkan DPRD Provinsi Jambi.
Al Haris menegaskan, Perda RTRW tersebut dan tapal batas merupakan dua produk yang berbeda.
Tapal batas dikeluarkan oleh Pemendagri. Dasarnya adalah kesepakatan Bupati Tanjab Barat dan Tanjab Timur.
“Zaman Pj Gubernur Jambi Nur Cahya kemarin sudah ada kesepakatan antara Bupati Tanjab Barat dan Tanjab Timur, itu buktinya ada,” ujar Al Haris, Kamis, 11 Mei 2023.
Sedangkan RTRW merupakan produk Perda yang dibikin daerah masing-masing.
“Kalau RTRW Pemprov itu adalah DPRD Provinsi Jambi dan pemerintah. Kalau RTRW kabupaten/kota adalah bupati dan DPRD-nya yang bikin, nah terpisah dia,” jelasnya.
Menurut Al Haris, tapal batas bisa saja berubah. Misalkan Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan, jika sudah ada Permendagri-nya, bisa saja berubah ketika ada oknum yang memindahkan atau adanya aktivitas bangunan.
“RTRW silahkan disepakati oleh internal Tanjab Barat, karena itu murni produk perda. Boleh jadi ketika suatu daerah belum clear tapal batasnya tapi RTRW clear, gak masalah dan boleh saja. Ini perlu saya luruskan ke masyarakat bahwa ini merupakan dua produk berbeda, satu produk Permendagri tentang tapal batas, satu produk perda tentang RTRW, ” ujar Al Haris.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jambi Rendra Ramadhan Usman juga menegaskan, dalam proses pembahasan Rancangan Perda RTRW tersebut panitia khusus yang dibentuk telah mengundang pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi untuk memberikan masukan dan saran.
Sayangnya, mengapa Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat tidak menyatakan pandangannya.
“Padahal pada saat rapat beberapa kali, Pemkab Tanjab Barat diundang untuk rapat dengan Pansus RTRW. Jika terjadi keberatan harusnya disampaikan. Faktanya hal ini tidak dipertanyakan. Sebenarnya yang kecewa masyarakat kepada Bupatinya sendiri karena menandatangani kesepakatan pembagian sumur migas tanpa persetujuan DPRD Tanjab Barat” tegasnya.
Rendra menegaskan, berdasarkan lampiran Berita Acara Kesepakatan Nomor 01/ BAD 1/JAMBI/V/2021 bahwa beberapa poin tersebut salah satunya tidak membahas batas wilayah.
“Perda RTRW tidak membahas batas wilayah tapi membahas peruntukan wilayah. Sementara batas wilayah itu diputuskan Permendagri. Jadi, Pemprov tidak bisa memutuskan batas wilayah tersebut, ” kata Sekretaris Fraksi PKS ini. (Dani/Satria)
